KLIKTIMES.ID – Sebuah dokumen yang diduga merupakan Billing Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) milik Perusahaan Rokok (PR) Ayunda Permata Sejahtera tahun 2024 beredar di luar lingkungan perusahaan.
Temuan tersebut kini menjadi bahan penelusuran Kliktimes karena memunculkan pertanyaan mengenai tata kelola dokumen administrasi yang berkaitan dengan pemesanan pita cukai.
Berdasarkan salinan dokumen yang diperoleh pewarta, tercantum identitas Kementerian Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan Kode Billing 520240200001949.
Dokumen tersebut memuat tanggal penerbitan 1 April 2024, jatuh tempo pada hari yang sama pukul 17.37 WIB, serta tercatat diterbitkan melalui KPPBC Tipe Madya Pabean C Madura.
Di dalamnya juga tercantum nama pembayaran AYUNDA PR, NPWP 81.025.261.9-608.000, dengan nilai tagihan Rp483.120.000. Meski demikian, Kliktimes masih melakukan verifikasi terhadap keaslian dokumen beserta keterkaitannya dengan perusahaan yang dimaksud.
Dalam proses penelusuran, pewarta Kliktimes turut mewawancarai seorang narasumber berinisial T. Narasumber menyebut bahwa CV Ayunda Permata Sejahtera merupakan perusahaan milik H. Bambang Budianto.
Keterangan tersebut masih menjadi informasi awal yang terus diverifikasi melalui konfirmasi kepada pihak perusahaan maupun instansi terkait untuk memastikan akurasi seluruh informasi yang diperoleh.
Hasil penelusuran sementara belum mengarah pada kesimpulan adanya pelanggaran. Namun, muncul pertanyaan yang dinilai perlu dijawab secara terbuka.
Apabila dokumen yang beredar benar merupakan Billing DJBC milik perusahaan tersebut, bagaimana dokumen itu dapat berada di luar penguasaan pihak yang berwenang?
Apakah keberadaannya merupakan bagian dari mekanisme administrasi yang sah sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atau terdapat penjelasan lain yang perlu disampaikan kepada publik.
Secara administratif, Billing CK-1 merupakan bagian dari proses pemesanan pita cukai oleh pengusaha barang kena cukai yang telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
Pengelolaan dokumen tersebut diatur dalam mekanisme administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sehingga penggunaan maupun pengurusannya dilakukan berdasarkan prosedur dan kewenangan yang telah ditetapkan.
Karena itu, penelusuran terhadap asal-usul dokumen menjadi penting untuk memastikan apakah peredaran dokumen tersebut merupakan bagian dari prosedur administrasi yang sah atau terdapat kondisi lain yang memerlukan penjelasan dari otoritas berwenang.
Klarifikasi resmi dinilai penting agar informasi yang berkembang tidak menimbulkan spekulasi maupun kesimpulan yang prematur di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, Kliktimes masih berupaya memperoleh konfirmasi dari H. Bambang Budianto selaku pihak yang disebut dalam hasil penelusuran, serta meminta penjelasan resmi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai dokumen yang sedang diverifikasi tersebut.
Redaksi juga terus melakukan pendalaman terhadap keaslian dokumen, kronologi peredarannya, serta mekanisme administrasi yang melatarbelakangi keberadaan dokumen tersebut.
Apabila konfirmasi dari seluruh pihak telah diperoleh, Kliktimes akan memperbarui pemberitaan ini sebagai bentuk penerapan prinsip cover both sides, akurasi, dan profesionalisme jurnalistik.
