SURABAYA, KLIKTIMES.ID – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Timur mengkritik agenda peringatan Hari Sumpah Pemuda yang digelar Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur, Rabu (28/10/2026).
Badko HMI Jatim mengingatkan agar kegiatan kepemudaan tidak menjadi ruang yang berpotensi menggerus independensi mahasiswa dan menumpulkan daya kritis generasi muda.
Ketua Badko HMI Jatim Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP), M. Shohir, menegaskan bahwa Sumpah Pemuda tidak boleh kehilangan esensi perjuangannya hanya karena dikemas dalam agenda seremonial.
“Sumpah Pemuda lahir dari rahim perjuangan kemerdekaan dan keberanian pemuda dalam mengkritik kekuasaan. Karena itu, semangat tersebut harus tetap hidup dalam gerakan mahasiswa hari ini, bukan justru kehilangan maknanya dalam kegiatan yang hanya berorientasi pada seremoni,” ujar Shohir dalam keterangannya.
Menurutnya, peringatan Sumpah Pemuda seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kebebasan berpikir, keberanian menyampaikan pendapat, serta peran mahasiswa sebagai kekuatan kontrol sosial. Karena itu, keterlibatan aparat dalam kegiatan kepemudaan harus tetap menghormati independensi organisasi mahasiswa.
“Ketika institusi kepolisian mengambil alih panggung ini dengan dalih pembinaan atau seremoni, kami melihat ada indikasi penggiringan opini dan pembatasan ruang gerak kritis mahasiswa serta pemuda,” tegasnya.
Shohir mengingatkan bahwa pembinaan terhadap generasi muda tidak semestinya membatasi kebebasan dalam menyampaikan kritik. Mahasiswa, kata dia, harus tetap memiliki keleluasaan untuk menentukan sikap secara mandiri, termasuk ketika menyampaikan pandangan berbeda terhadap institusi negara.
“Mahasiswa bukan sekadar objek pembinaan. Gerakan mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kekuasaan, menyuarakan aspirasi masyarakat, dan mengkritisi kebijakan publik. Independensi itu harus dijaga agar mahasiswa tidak kehilangan orientasi perjuangannya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga ruang kepemudaan agar tetap menjadi tempat bertemunya gagasan, perbedaan pandangan, dan kritik yang konstruktif.
Shohir menegaskan, ruang kepemudaan semestinya tidak berubah menjadi tempat yang membatasi keberanian mahasiswa dalam menyampaikan pendapat. Pemuda harus tetap memiliki kebebasan untuk menentukan sikap, termasuk ketika mengkritik institusi negara.
Lebih lanjut, ia menilai persatuan yang menjadi semangat Sumpah Pemuda tidak boleh dimaknai sebagai keharusan untuk menyeragamkan pandangan. Sebaliknya, persatuan harus berjalan beriringan dengan kebebasan berpendapat dan keberanian mengawasi jalannya kekuasaan.
“Persatuan bukan berarti semua orang harus memiliki pandangan yang sama. Justru dalam demokrasi, perbedaan pendapat dan kritik merupakan bagian penting untuk memastikan kekuasaan tetap berjalan dalam koridor kepentingan publik,” tuturnya.
Shohir pun mengimbau seluruh elemen mahasiswa dan organisasi kepemudaan di Jawa Timur agar tetap menjaga independensi dalam setiap agenda publik.
Ia menegaskan, pemuda tidak boleh kehilangan keberanian untuk menyuarakan aspirasi hanya karena berhadapan dengan institusi negara.
“Kami mengimbau kepada seluruh elemen pemuda di Jawa Timur untuk tetap kokoh menjaga independensi dalam setiap agenda besar di negeri ini. Hari Sumpah Pemuda merupakan refleksi perjuangan besar dalam menjaga demokrasi, bukan sekadar acara seremonial,” tegasnya.
















