JAKARTA, KLIKTIMES.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendesak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) segera mengeksekusi proyek hulu minyak dan gas bumi (migas) yang telah mengantongi persetujuan rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD).
Bahlil bahkan meminta perusahaan yang tidak mampu mengembangkan wilayah konsesinya agar mengembalikannya kepada negara. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat peningkatan produksi minyak nasional sekaligus menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor.
“Kalau tidak mampu, serahkan konsesi itu kepada negara. Nanti kita akan menawarkan kepada siapa yang bisa mengerjakan,” kata Bahlil saat membuka FOREK Hulu Migas 2026 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Menurut Bahlil, desakan tersebut juga berlaku bagi PT Pertamina (Persero). Status sebagai perusahaan milik negara tidak boleh menjadi alasan untuk bekerja lambat dalam mengembangkan potensi migas nasional.
“Sekalipun Pertamina punya negara, saya tidak meminta untuk kalian kerjanya lambat. Harus cepat,” ujarnya.
Bahlil mengungkapkan, Indonesia saat ini masih mengimpor sekitar 700.000 hingga 750.000 barel minyak per hari. Angka tersebut dipengaruhi kesenjangan antara konsumsi dan produksi minyak dalam negeri.
Dia menyebut konsumsi minyak nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi atau lifting hanya berkisar 600.000 hingga 650.000 barel per hari. Sementara itu, program biodiesel B50 diperkirakan mampu menekan kebutuhan minyak fosil sekitar 250.000 hingga 300.000 barel per hari.
“Pekerjaan yang masih berat sekali bagi kami adalah bagaimana meningkatkan lifting,” kata Bahlil.
Untuk mengejar peningkatan produksi, pemerintah meminta KKKS mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang ada melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Pasalnya, sebagian besar sumur minyak Indonesia telah berusia tua sehingga membutuhkan pendekatan khusus untuk mempertahankan dan meningkatkan produksinya.
Bahlil mencontohkan penerapan rekayasa teknologi yang dilakukan Exxon di Cepu, Jawa Timur, sebagai salah satu upaya mengoptimalkan produksi minyak.
Dia juga menilai percepatan pengembangan proyek migas semakin mendesak di tengah dinamika energi global. Kenaikan harga minyak, meningkatnya permintaan, serta ketidakpastian geopolitik membuat persaingan mendapatkan pasokan energi semakin ketat.
Karena itu, Bahlil menegaskan pemerintah ingin seluruh pemegang konsesi bergerak lebih cepat dan serius dalam mengembangkan potensi migas yang dimiliki.
Dia menyebut arahan pengembalian konsesi tersebut bukan sebagai ancaman, melainkan dorongan agar pelaku usaha tidak menunda pelaksanaan proyek yang telah disetujui pemerintah.
Bahlil optimistis percepatan investasi dan peningkatan produksi hulu migas dapat mendukung pencapaian target Presiden Prabowo Subianto pada 2029–2030. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat ketahanan dan mewujudkan swasembada energi nasional.***
