JOMBANG, KLIKTIMES.ID – Pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mengaitkan kondisi Nahdlatul Ulama (NU) dengan kepemimpinan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendapat respons dari Direktur Pusat Kajian Strategis Indonesia (PKSI) Shohebul Umam.
Pernyataan Cak Imin tersebut disampaikan di tengah pelaksanaan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Potongan pernyataan itu kemudian beredar di media sosial melalui akun Kata Rakyat.
“NU kita harus akui jujur terpuruk, kejujuran itu sebagai bagian dari konsekuensi, untuk kita melakukan apa di dalam menolong keterpurukan itu. Yang jelas, terpuruk karena dipimpin oleh alumni HMI, kira-kira gitulah,” ujar Cak Imin dalam potongan video tersebut.
Pernyataan itu kemudian menjadi perbincangan di ruang publik. Shohebul Umam menyayangkan pernyataan tersebut, terutama karena disampaikan oleh seorang ketua umum partai politik.
Menurut Umam, mengaitkan performa kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan latar belakang organisasi kemahasiswaan merupakan penyederhanaan terhadap persoalan yang kompleks.
“Pernyataan yang membenturkan performa kepemimpinan PBNU dengan afiliasi organisasi kemahasiswaan, dalam hal ini PMII dan HMI, merupakan bentuk simplifikasi sosiologis yang sangat problematis,” kata Umam.
Dia menjelaskan, tata kelola organisasi sebesar NU dipengaruhi berbagai faktor. Karena itu, kondisi sebuah organisasi tidak tepat jika hanya dinilai berdasarkan latar belakang organisasi kemahasiswaan yang pernah diikuti para pemimpinnya.
“Secara akademis, menilai tata kelola organisasi keagamaan sebesar NU hanya melalui kacamata alumni PMII versus alumni HMI adalah tindakan mereduksi kompleksitas tantangan institusional menjadi sekadar sentimen primordial kelompok atau esprit de corps. Sangat disayangkan ini keluar dari mulut seorang Cak Imin,” ujarnya.
Umam juga mengingatkan potensi munculnya polarisasi apabila narasi persaingan antarorganisasi mahasiswa dibawa ke dalam dinamika kepemimpinan NU.
Menurutnya, posisi Cak Imin sebagai tokoh politik membuat setiap pernyataannya berpotensi mendapatkan tafsir yang beragam di tengah masyarakat.
“Tentu, pernyataan Cak Imin itu adalah eksploitasi identitas. Menyeret narasi persaingan antarorganisasi mahasiswa ke dalam wacana tata kelola PBNU berpotensi menciptakan gesekan yang tidak perlu atau adu domba kultural antara elemen-elemen gerakan Islam modernis dan tradisionalis yang selama ini berkelindan di tubuh Nahdliyin,” jelasnya.
Umam menilai tokoh publik, khususnya pimpinan partai politik, semestinya menyampaikan gagasan yang konstruktif dan progresif dalam menyikapi dinamika organisasi kemasyarakatan, termasuk NU.
Menurut dia, persoalan kepemimpinan dan masa depan NU seharusnya dibahas berdasarkan kapasitas, gagasan, integritas, serta kinerja. Latar belakang organisasi kemahasiswaan tidak semestinya menjadi ukuran tunggal dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin.
“Setiap kader gerakan, baik PMII maupun HMI, memiliki keberagaman latar belakang, kapasitas intelektual, dan visi kepemimpinan,” katanya.
Dia menilai keberhasilan maupun kegagalan sebuah lembaga tidak dapat ditentukan secara langsung hanya berdasarkan atribut alumni organisasi tertentu.
“Jadi, pernyataan Cak Imin yang menilai bahwa keterpurukan atau keberhasilan sebuah lembaga ditentukan secara kausal oleh atribut alumni adalah kekeliruan logika yang seharusnya tidak disampaikan oleh seorang ketua umum partai sekelas PKB,” tegas Umam.
Umam juga mengingatkan agar dinamika Muktamar ke-35 NU tidak berkembang menjadi pertarungan identitas antarkelompok. Menurutnya, NU merupakan organisasi besar dengan sejarah, tradisi, dan basis sosial yang kompleks.
“Jangan rusak NU dengan isu-isu primordial,” tandas Umam.
Dia menambahkan, perbedaan pandangan mengenai efektivitas dan arah kepemimpinan PBNU merupakan bagian dari dinamika internal organisasi. Kritik terhadap kepemimpinan, kata dia, tetap diperlukan sebagai bentuk otokritik untuk mendorong perbaikan.
Namun, kritik tersebut sebaiknya dibangun berdasarkan argumentasi, data, dan evaluasi terhadap kinerja, bukan dengan memberikan label berdasarkan latar belakang organisasi kemahasiswaan.
Umam berharap pelaksanaan Muktamar ke-35 NU tetap berlangsung dalam suasana persaudaraan. Perbedaan pilihan dan pandangan, baik dalam persoalan organisasi maupun politik, diharapkan tidak berkembang menjadi konflik identitas yang dapat mengganggu soliditas warga Nahdliyin.
