SUMENEP, KLIKTIMES.ID – Jaringan Strategi Pemuda (JASTRA) mendesak Kejaksaan mengusut secara serius dan menyeluruh dugaan penyimpangan dalam persoalan rumah produksi serta pengadaan logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi perhatian publik.
Desakan tersebut disampaikan JASTRA melalui aksi demonstrasi yang digelar pada Jumat (30/10/2026). Dalam aksinya, mereka meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti persoalan tersebut secara transparan, profesional, dan tidak tebang pilih.
Koordinator JASTRA, Hasyim, menegaskan bahwa setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta persaingan usaha yang sehat, menurutnya, harus menjadi landasan dalam penggunaan anggaran negara.
Ia menilai, pengelolaan keuangan negara harus terbebas dari praktik penyimpangan, konflik kepentingan, maupun tindakan lain yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
JASTRA juga meminta Kejaksaan tidak berhenti pada penelusuran administratif, tetapi melakukan pemeriksaan secara menyeluruh apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
“Hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jika ditemukan bukti pelanggaran, seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum tanpa memandang jabatan dan kedudukan,” tegasnya.
