SURABAYA, KLIKTIMES.ID – Hilirisasi sumber daya alam (SDA) tidak boleh berhenti pada eksploitasi kekayaan alam dan pembangunan industri. Kebijakan tersebut harus mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk di Jawa Timur (Jatim).
Persoalan itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “2 Tahun Kepemimpinan Prabowo, Hilirisasi dan Masa Depan Industri Jawa Timur” yang digelar Gerakan Masyarakat Madani (GMM) di Surabaya, Sabtu (24/10/2026).
Akademisi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA), Hendra Sukmana, mengatakan, keberlanjutan agenda hilirisasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu ditopang infrastruktur daerah yang memadai.
Dukungan tersebut diperlukan agar manfaat industrialisasi tidak hanya dinikmati pelaku usaha, tetapi juga dirasakan masyarakat di sekitar kawasan industri.
Menurut Hendra, salah satu aspek penting yang perlu diperkuat ialah integrasi transportasi publik dengan kawasan industri. Konektivitas yang memadai dinilai dapat memperlancar mobilitas tenaga kerja, meningkatkan efisiensi distribusi, dan memperkuat hubungan antarpusat kegiatan ekonomi.
“Saya memandang hilirisasi salah satu langkah strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia,” kata Hendra.
Ia menegaskan, hilirisasi harus mampu mengubah kekayaan alam menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi, bukan sekadar meningkatkan pengambilan dan penjualan bahan mentah.
Karena itu, pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dikawal secara konsisten agar potensi sumber daya alam Jawa Timur memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
“Kebijakan Prabowo ini perlu dikawal secara konsisten agar kekayaan sumber daya alam Jawa Timur mempunyai nilai tambah bagi masyarakat,” ujarnya.
Hendra juga menyoroti konektivitas antarkota sebagai salah satu penopang pengembangan industri di Jawa Timur. Dalam hal ini, layanan bus Trans Jatim dinilai berperan mendukung mobilitas masyarakat sekaligus menghubungkan berbagai pusat aktivitas ekonomi.
“Konektivitas antarkota memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat dan memperkuat hubungan antarpusat kegiatan ekonomi,” katanya.
Ia menyebut Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, hingga Malang sebagai koridor ekonomi yang berpotensi berkembang melalui peningkatan konektivitas dan integrasi kawasan industri.
Sementara itu, Madiun diproyeksikan memiliki peluang menjadi salah satu penggerak industri di wilayah barat Jawa Timur seiring masuknya investasi.
Meski demikian, pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi perlu diikuti penguatan industri pengolahan serta peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal.
Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam proses industrialisasi, tetapi juga berkesempatan memperoleh manfaat ekonomi dari perkembangan industri di daerahnya.
Pandangan serupa disampaikan aktivis Gerakan Masyarakat Madani, Anton Cahyono. Ia menilai arah pembangunan nasional yang tertuang dalam program Asta Cita, termasuk hilirisasi, perlu terus dikawal agar memberikan dampak nyata bagi perekonomian.
Anton meyakini pemerintah telah menempatkan hilirisasi sebagai salah satu fokus pembangunan untuk memperkuat struktur ekonomi nasional dan memperluas kesempatan kerja.
“Kita harus percaya pada pemerintahan Prabowo yang sejauh ini sudah di lintasan dan berkonsentrasi penuh dalam mengembangkan proses hilirisasi dan masa depan industri Indonesia. Dan ini sudah terlihat hasil kerja beliau selama ini,” kata Anton.
Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi atau pembangunan fasilitas industri. Pengelolaan SDA secara bijak dan penguatan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penting untuk memastikan manfaatnya menjangkau masyarakat luas.
Menurut Anton, pengembangan industri pengolahan di dalam negeri berpeluang meningkatkan nilai ekonomi produk sekaligus memperluas lapangan kerja. Upaya tersebut perlu dibarengi penyiapan tenaga kerja lokal agar masyarakat memiliki kesempatan berpartisipasi dalam pertumbuhan industri.
“Dengan pengembangan industri yang tepat, kekayaan alam Indonesia tidak hanya menjadi komoditas mentah, tetapi mampu menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar dan memperluas lapangan kerja,” tegasnya.
Anton menambahkan, evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo tidak semata-mata bertujuan mencari kekurangan pemerintah. Evaluasi juga diperlukan untuk mendorong partisipasi publik yang kritis dan solutif dalam mengawal pelaksanaan kebijakan pembangunan.
Bagi Jawa Timur, tantangan hilirisasi terletak pada kemampuan mengubah potensi sumber daya alam menjadi nilai ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, pembangunan industri perlu disertai konektivitas yang memadai, penguatan SDM lokal, dan perluasan kesempatan kerja agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dari masuknya investasi, tetapi juga dari manfaat yang diterima warga.
