Bappeda
DKPP
RSUD
TANI
BeritaNasional

BEM UI Gagal Tembus Bundaran HI, Aksi Berlanjut di DPR dengan 5 Tuntutan untuk Prabowo

1777
×

BEM UI Gagal Tembus Bundaran HI, Aksi Berlanjut di DPR dengan 5 Tuntutan untuk Prabowo

Sebarkan artikel ini
Mahasiswa BEM UI menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI setelah gagal mencapai Bundaran HI. Foto/BBC.

JAKARTA, KLIKTIMES.ID – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) gagal menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).

Massa mahasiswa yang sedianya menyampaikan aspirasi di kawasan tersebut akhirnya mengalihkan aksi ke depan Gedung DPR RI setelah perjalanan mereka tertahan oleh aparat keamanan.

ADVERTISEMENT Banner

Aksi yang diikuti ribuan mahasiswa itu membawa lima tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Isu yang diangkat mulai dari persoalan ekonomi, penggunaan anggaran negara, hingga kritik terhadap sejumlah program pemerintah.

Ketua BEM UI, Yatalathof Imawan, mengatakan pihaknya telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepolisian terkait rencana aksi di Bundaran HI. Namun, massa mahasiswa tidak dapat mencapai lokasi yang telah ditentukan sejak awal.

“Padahal kami merencanakan dan juga telah mengirimkan surat kepada kepolisian kami akan mengadakan aksi di Bundaran HI,” ujar Yatalathof kepada Media.

Rombongan mahasiswa berangkat dari Kampus UI Depok sekitar pukul 10.30 WIB menggunakan sejumlah bus. Dalam perjalanan menuju pusat kota, mereka beberapa kali mengalami penghadangan.

Hambatan pertama terjadi saat rombongan melintas di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Bus yang membawa mahasiswa kemudian diarahkan menuju kawasan Dukuh Atas sebelum akhirnya bergerak ke area Gedung DPR RI.

Sejumlah mahasiswa juga sempat berupaya mendekati kawasan Sudirman untuk mencapai titik aksi yang direncanakan. Namun upaya tersebut kembali terhenti karena adanya pembatasan dari aparat di lapangan.

Meski gagal mencapai Bundaran HI, mahasiswa tetap melanjutkan demonstrasi di depan kompleks parlemen. Mereka menegaskan substansi aksi lebih penting daripada lokasi pelaksanaan demonstrasi.

Sementara itu, Polda Metro Jaya menyatakan Bundaran HI bukan lokasi yang diperuntukkan sebagai tempat penyampaian pendapat di muka umum. Kawasan tersebut dinilai sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang perlu dijaga kelancarannya.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan pihak kepolisian sebelumnya telah berkomunikasi dengan penyelenggara aksi terkait lokasi demonstrasi.

“Iya, memang kita ketahui bahwa seputaran Bundaran HI itu bukan merupakan tempat yang untuk menyampaikan aspirasi. Karena memang ada kegiatan-kegiatan perekonomian, kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Sehingga kita sama-sama memaklumi, memahami untuk saling menghormati,” kata Budi.

Menurut dia, Direktorat Intelijen Polda Metro Jaya telah menawarkan sejumlah alternatif lokasi aksi, di antaranya kawasan Patung Kuda dan depan Gedung DPR/MPR RI.

“Dan kami juga dari Direktorat Intelijen sudah berkomunikasi untuk mengalihkan titik tadi di Bundaran HI bisa di sekitar Patung Kuda ataupun di depan DPR MPR. Sehingga aspirasinya juga tersampaikan dengan baik dan ini juga dilindungi oleh undang-undang,” ujarnya.

Dalam aksi tersebut, BEM UI membawa lima tuntutan yang menjadi fokus kritik mereka terhadap kebijakan pemerintah.

Pertama, mahasiswa mendesak pemerintah menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta memastikan penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.

Kedua, mereka meminta pemerintah segera menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai semakin membebani masyarakat.

Ketiga, BEM UI menuntut penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang menurut mereka perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Keempat, mahasiswa meminta pemerintah menghentikan praktik militerisme di ranah sipil dan menjaga batas yang jelas antara fungsi militer dan ruang sipil dalam sistem demokrasi.

Kelima, mereka mendesak pemerintah mengakui berbagai kesalahan kebijakan serta berhenti menghindari kritik yang berkembang di tengah masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *