JAKARTA, KLIKTIMES.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan menjadi instrumen strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus memangkas rantai distribusi kebutuhan pokok yang selama ini dinilai terlalu panjang.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurut Presiden, melalui KDMP pemerintah untuk pertama kalinya akan memiliki jalur distribusi (supply chain) yang terintegrasi dari tingkat pusat hingga desa. Sistem tersebut diyakini mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional, mencegah kelangkaan barang, sekaligus menutup celah praktik penimbunan yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, sekarang pemerintah akan punya jalur, akan punya suatu pegangan rantai pasok, supply chain, retail chain, dari pusat sampai ke desa. Pertama kali dalam sejarah, kita sekarang tidak bisa di-blackmail. Tidak bisa nanti ada barang langka. Tidak bisa nanti ada menimbun barang di saat kritis,” ujar Prabowo.
Prabowo mengungkapkan, hasil kajian pemerintah menunjukkan panjangnya rantai distribusi membuat keuntungan lebih banyak dinikmati para perantara dibandingkan petani sebagai produsen maupun masyarakat sebagai konsumen.
Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan Menteri Pertanian, margin keuntungan yang dinikmati pihak perantara mencapai 30 hingga 40 persen, dengan nilai yang diperkirakan sekitar Rp313 triliun.
“Jadi yang dinikmati oleh petani hanya 30 persen, sepertiga. Yang dinikmati oleh konsumen 30 persen, yang 40 persen dinikmati oleh middleman,” jelasnya.
Melalui Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah menargetkan margin distribusi dapat ditekan menjadi sekitar 5 hingga 10 persen. Prabowo menilai koperasi cukup mengambil margin sekitar 5 persen sehingga sebagian besar keuntungan dapat kembali dinikmati petani dan konsumen.
“Dengan Koperasi Merah Putih, KDMP, marginnya kurang lebih 5 sampai 10 persen. Saya kira koperasi ambil 5 persen sudah cukup, berarti sisanya bisa dinikmati oleh petani dan konsumen. Ini adalah keamanan ekonomi jangka panjang,” tegas Presiden.
Selain mendorong efisiensi distribusi, Prabowo memastikan pemerintah akan mengawal setiap program yang berpihak kepada rakyat dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk penyelewengan.
“Sekali lagi, berkali-kali saya bilang bahwa percayalah kita tidak akan pilih kasih, kita tidak akan tebang pilih, kita tidak akan tidak bertindak terhadap penyelewengan,” tegasnya.
Kendati demikian, Prabowo menyatakan optimistis berbagai kebijakan strategis pemerintah mulai menunjukkan hasil positif. Menurutnya, kebijakan yang berpihak kepada rakyat, dijalankan dengan niat yang benar serta tata kelola yang baik, akan memperkuat perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia.
“Ternyata benar, ternyata kalau kebijakannya benar, niatnya benar, arahnya benar, sesuai dengan filosofi bangsa, sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan itikad untuk mengabdi kepada rakyat, ternyata hasilnya real. Dunia sudah mulai mengakui,” pungkas Prabowo.
















