OpiniPolitik

UU PERAMPASAN ASET DALAM PUSARAN KEKUASAAN: Menakar Efektivitas Pemulihan Aset, Menolak Instrumentalisasi Hukum

49
×

UU PERAMPASAN ASET DALAM PUSARAN KEKUASAAN: Menakar Efektivitas Pemulihan Aset, Menolak Instrumentalisasi Hukum

Sebarkan artikel ini

Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas, Rawan ke Samping

Oleh: Dr. Bastian Nugroho, S.H., M.Hum. Direktur Penyuluhan Hukum dan Hubungan Masyarakat Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia

SURABAYA, KLIKTIMESID– Pada Kamis, 19 November 2026, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya setelah 18 tahun mengalami kebuntuan. Naskah final memuat 74 pasal yang merupakan hasil pembahasan terhadap 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHAI) mengapresiasi pengesahan tersebut sebagai sebuah kemajuan penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana dan pemulihan aset negara.

Namun, apresiasi tidak berarti menghilangkan sikap kritis. Kami menilai undang-undang ini masih memiliki sejumlah kelemahan mendasar dan berpotensi disalahgunakan apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang kuat.

Setidaknya terdapat empat persoalan besar yang perlu menjadi perhatian. Pertama, pengaturan illicit enrichment atau unexplained wealth dihapus dari substansi final. Ketentuan yang dihilangkan tersebut sebelumnya terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) draf pemerintah tahun 2023, yang mengatur bahwa ketidakseimbangan aset dapat ditelusuri melalui LHKPN, laporan pajak, dan SPT.

Kedua, Pasal 72 menetapkan asas non-retroaktif sehingga undang-undang ini tidak dapat diberlakukan terhadap hasil kejahatan korupsi dan kejahatan ekonomi yang terjadi sebelum keberlakuannya. Ketiga, Pasal 74 mengatur penundaan keberlakuan undang-undang selama 12 bulan setelah diundangkan dan setelah Badan Pengelola sebagaimana diatur dalam Pasal 53 serta Badan Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 61 terbentuk. Sementara itu, Pasal 73 mewajibkan penerbitan peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana paling lama 12 bulan. Artinya, pengesahan saja belum menjadikan undang-undang ini dapat langsung dioperasionalkan.

Keempat, Pasal 46 membatasi upaya hukum hanya melalui kasasi tanpa banding. Pasal 30 ayat (5) juga melarang pengajuan keberatan bagi buron atau perkara yang diproses secara in absentia. Di sisi lain, Pasal 54, 57, dan 58 membuka kemungkinan aset sitaan dikelola atau dijual sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Ketentuan-ketentuan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kewenangan dalam proses perampasan aset.

Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana mungkin negara berbicara tentang perampasan aset koruptor, sementara kekayaan pejabat yang meningkat secara tidak wajar, tidak sebanding dengan penghasilan, dan tidak dapat dijelaskan asal-usulnya justru tidak memperoleh instrumen penanganan yang memadai?

Padahal, instrumen pengawasan sudah tersedia. LHKPN dapat digunakan untuk menelusuri kekayaan pejabat, sedangkan mekanisme Beneficial Ownership dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilik manfaat sebenarnya dalam korporasi.

Atas dasar itu, LKHAI menyampaikan sepuluh tuntutan sebagai sikap resmi terhadap pengesahan undang-undang ini.

Pertama, LKHAI mengapresiasi pengesahan UU Perampasan Aset, tetapi meminta agar implementasinya tetap dikawal secara ketat. Pasal 2 telah mengatur asas keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pasal 3 mengatur dua jalur perampasan, yakni berdasarkan putusan pidana dan tanpa putusan pidana atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB).

Pasal 4 mencakup tujuh kelompok tindak pidana, yaitu korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas.

Pasal 6 mengatur bahwa mekanisme NCB hanya dapat diterapkan dalam kondisi tertentu, antara lain ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, pelaku tidak diketahui, atau tidak diketahui keberadaannya. Ambang batas nilai aset untuk mekanisme NCB ditetapkan minimal Rp1 miliar, meningkat dari Rp100 juta dalam draf tahun 2023. Pasal 7 juga menegaskan bahwa perampasan aset tanpa putusan pidana tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.

Kedua, LKHAI mendesak Presiden dan DPR RI segera melakukan revisi atau menerbitkan Perppu untuk memasukkan kembali pengaturan illicit enrichment atau unexplained wealth secara tegas. Perampasan aset bukanlah pemidanaan terhadap seseorang, melainkan tindakan hukum terhadap harta kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya secara sah.

Ketiga, pejabat publik harus dapat ditelusuri kekayaannya melalui LHKPN, SPT pajak, dan penghasilan sah. Rumusnya sederhana: LHKPN ditambah SPT pajak dan penghasilan sah harus menghasilkan profil kekayaan yang wajar. Apabila kekayaan nyata jauh melampaui profil tersebut, negara wajib melakukan pemeriksaan dan meminta pembuktian asal-usul harta.

LKHAI mendorong penerapan pembuktian terbalik secara terbatas. Negara terlebih dahulu harus membuktikan adanya indikasi awal yang kuat. Pasal 36 UU Perampasan Aset mewajibkan Jaksa Pengacara Negara membuktikan bahwa aset yang dimohonkan untuk dirampas merupakan aset tindak pidana. Setelah itu, pejabat yang bersangkutan wajib menjelaskan asal-usul kekayaannya secara sah di hadapan pengadilan. Prinsip ini juga perlu diselaraskan dengan Pasal 38B dan Pasal 38C UU Tipikor.

Keempat, LKHAI menuntut audit forensik LHKPN secara berkala dan terbuka. KPK, PPATK, dan Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan audit bersama terhadap pejabat yang menduduki jabatan rawan penyalahgunaan kewenangan, seperti bidang perizinan, perpajakan, bea cukai, pengadaan barang dan jasa, penegakan hukum, serta kepala daerah. Apabila ditemukan lonjakan kekayaan yang tidak wajar, hasil pemeriksaan harus disampaikan kepada publik dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Kelima, penelusuran kekayaan konglomerat dan korporasi harus dilakukan melalui jalur pertanggungjawaban korporasi, bukan menggunakan mekanisme LHKPN. Konglomerat tidak memiliki kewajiban melaporkan kekayaan melalui LHKPN sebagaimana pejabat publik. Oleh karena itu, instrumen hukumnya harus diarahkan pada korporasi dan pemilik manfaat sebenarnya.

UU Tipikor melalui Pasal 20 ayat (1) mengenal pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan pengurusnya atau dual liability. Pasal 18 ayat (1) huruf a sampai dengan d mengatur pidana tambahan berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan paling lama satu tahun, serta pencabutan hak atau keuntungan tertentu dari pemerintah. Sementara itu, Pasal 19 memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010 melalui Pasal 6 juga mengatur bahwa pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personel pengendali korporasi. Pasal 7 ayat (1) menetapkan denda maksimal bagi korporasi sebesar Rp100 miliar. Adapun Pasal 7 ayat (2) mengatur pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin, pembubaran atau pelarangan korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara, hingga pengambilalihan korporasi oleh negara.

Instrumen lainnya adalah Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Pemilik Manfaat atau Beneficial Owner merupakan orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, mengendalikan korporasi, menerima manfaat langsung maupun tidak langsung, serta menjadi pemilik sebenarnya dari dana atau saham. Data tersebut perlu disandingkan dengan SPT badan, laporan keuangan yang telah diaudit, data administrasi hukum umum, dan aliran dana yang ditelusuri PPATK.

Dengan demikian, rumus penelusuran kekayaan korporasi adalah Beneficial Owner ditambah SPT badan, laporan keuangan, dan aliran dana PPATK untuk menghasilkan profil kekayaan korporasi yang dapat diuji kewajarannya.

Keenam, LKHAI menuntut harmonisasi UU Perampasan Aset dengan UU Tipikor dan UU TPPU agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun prosedur. Secara prinsip, ketiganya memiliki sasaran hukum yang berbeda. UU Tipikor menghukum pelaku atau in personam, sedangkan UU Perampasan Aset berorientasi pada pengambilan aset atau in rem. Pasal 7 UU Perampasan Aset juga menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku sehingga mekanisme tersebut bukan merupakan ne bis in idem.

Persoalan yang perlu diantisipasi justru terletak pada prosedur pelaksanaannya. LKHAI meminta agar peraturan pemerintah mengatur secara tegas prinsip satu kerugian negara hanya dipulihkan satu kali, pembagian kewenangan KPK, Kejaksaan, dan Polri, serta tetap mempertahankan keberlakuan Pasal 32, 33, dan 34 UU Tipikor mengenai gugatan perdata.

Ketujuh, undang-undang ini tidak boleh berubah menjadi alat kekuasaan yang menyasar masyarakat kecil. Pembuktian terbalik harus dibatasi pada pejabat yang memiliki kewajiban LHKPN dan korporasi yang terbukti berkaitan dengan tindak pidana asal. Mekanisme tersebut tidak boleh digunakan untuk menekan masyarakat yang memperoleh warisan, hibah, atau menjalankan usaha kecil dengan administrasi yang belum sempurna.

LKHAI juga menuntut agar setiap perampasan aset memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Kami menolak pembatasan upaya hukum dalam Pasal 46 yang hanya memberikan kesempatan kasasi tanpa banding, serta ketentuan Pasal 30 ayat (5) yang melarang keberatan bagi DPO atau perkara in absentia.

UU ini tidak boleh digunakan untuk menyasar perkara pencemaran nama baik, ujaran kebencian, makar yang belum terbukti, maupun merampas dana kampanye yang sah, dana yayasan sosial, serta harta hasil usaha yang telah membayar pajak dan dilaporkan dalam SPT.

Kedelapan, mekanisme pengawasan harus diperkuat agar UU Perampasan Aset tidak menjadi alat politik maupun permainan aparat penegak hukum. Pasal 18 dan 19 telah mengatur persetujuan pengadilan sebelum tindakan pemblokiran atau penyitaan dilakukan. Namun, LKHAI meminta pengaturan lebih ketat melalui penetapan pengadilan dalam waktu 1 x 24 jam, masa pemblokiran maksimal 30 hari, dan hanya dapat diperpanjang satu kali selama 30 hari berdasarkan izin pengadilan. Apabila batas waktu tersebut terlampaui, pemblokiran harus batal demi hukum.

Aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangan juga harus diproses dengan mekanisme hukum yang sama. Penyidik, jaksa, hakim, KPK, PPATK, dan pengelola aset yang terbukti melakukan jual-beli perkara, menerima suap agar tidak melakukan perampasan, atau menggunakan perampasan untuk pemerasan wajib diproses secara pidana dan ditelusuri kekayaannya untuk kepentingan perampasan aset sesuai ketentuan hukum.

Setiap permohonan perampasan aset juga harus diumumkan secara terbuka paling lama tujuh hari setelah diajukan melalui situs Mahkamah Agung dan Kejaksaan. Aset rampasan tidak boleh dimanfaatkan secara pribadi oleh aparat atau pejabat, melainkan harus diserahkan kepada Badan Pengelola, dilelang secara terbuka, dan hasilnya dimasukkan ke kas negara.

LKHAI menolak pengelolaan atau penjualan aset sebelum putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 54, 57, dan 58 apabila tidak disertai kontrol pengadilan yang ketat. Negara juga wajib memberikan ganti rugi, mengembalikan aset dalam keadaan semula, dan memulihkan nama baik apabila terjadi kesalahan perampasan.

Pengawasan tahunan oleh BPK dan audit publik harus menjadi kewajiban. Perlindungan terhadap saksi, pelapor, serta whistleblower juga harus dijamin melalui mekanisme perlindungan saksi dan korban.

Kesembilan, LKHAI mendorong pembentukan mekanisme satu pintu perampasan aset agar tidak terjadi perebutan kewenangan antar-aparat penegak hukum. Jaksa Pengacara Negara harus menjadi satu-satunya pihak pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 13 UU Perampasan Aset, dengan kewajiban pembuktian sebagaimana Pasal 36.

Selain itu, perlu dibentuk Forum Koordinasi Perampasan Aset Nasional melalui peraturan pemerintah yang melibatkan KPK, Kejaksaan Agung, Polri, PPATK, BPK, OJK, Direktorat Jenderal Pajak, dan Badan Pengelola Aset. Forum tersebut harus melakukan koordinasi sekurang-kurangnya setiap tiga bulan dan memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang mengikat.

LKHAI juga menuntut pembentukan satu basis data nasional aset sitaan atau Single Registry, penerapan prinsip satu aset, satu penyitaan, dan satu pengelola, serta mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan melalui Ketua Mahkamah Agung. Larangan saling mengkriminalisasi antar-aparat penegak hukum harus diperjelas. Yang tidak kalah penting, hak korban harus didahulukan sebelum negara mengambil bagian pemulihan aset.

Kesepuluh, pengawasan terhadap pelaksanaan UU Perampasan Aset harus dilakukan secara menyeluruh melalui tujuh pilar. Badan Pengawas Independen yang diatur dalam Pasal 61 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Pasal 63 harus diperkuat dengan komposisi lima anggota untuk masa jabatan lima tahun. LKHAI mengusulkan komposisi yang terdiri atas satu unsur Mahkamah Agung, satu unsur KPK, satu unsur PPATK, satu akademisi hukum, dan satu unsur masyarakat sipil. Proses pemilihan harus dilakukan melalui uji kelayakan terbuka di DPR, bukan semata-mata melalui penunjukan Presiden.

PPATK harus dilibatkan sebagai pusat pelacakan aliran uang. Kewenangannya berdasarkan Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 44 ayat (1) huruf i UU TPPU harus dimaksimalkan, termasuk kewenangan meminta penghentian sementara transaksi. Hasil analisis PPATK harus ditindaklanjuti aparat penegak hukum paling lama 30 hari.

Pilar berikutnya adalah BPK untuk audit forensik, Komnas HAM dan LPSK untuk perlindungan hak asasi serta saksi dan korban, OJK bersama Direktorat Jenderal Pajak dan AHU Kementerian Hukum untuk pengawasan korporasi, Mahkamah Agung sebagai pengawal proses peradilan, serta masyarakat sipil dan akademisi sebagai unsur pengawasan publik.

Di luar persoalan substansi dan pengawasan, LKHAI memberikan perhatian khusus terhadap potensi penguluran penyelesaian regulasi pelaksana. Pengesahan melalui Rapat Paripurna ke-13 DPR RI pada 19 November 2026, setelah pembicaraan tingkat I di Komisi III pada 18 November 2026 dan pembahasan 397 DIM, memang mengakhiri penantian panjang sejak 2008. Namun, ketok palu bukan garis akhir.

Titik paling rawan justru dapat muncul pada proses pengundangan, pembentukan kelembagaan, serta penyusunan peraturan pelaksana. Sepanjang 2026 terdapat sejumlah persoalan terkait penyelesaian aturan pelaksana dan penataan organisasi serta tata kerja kelembagaan yang menjadi titik rawan tertundanya implementasi undang-undang strategis. Pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran agar UU Perampasan Aset tidak mengalami nasib serupa.

LKHAI menegaskan agar pemerintah tidak mengulur-ulur penyelesaian aturan turunan hingga undang-undang ini lumpuh secara diam-diam. Kami tidak menuduh pihak tertentu, tetapi keterlambatan yang berkepanjangan harus menjadi perhatian dan pengawasan publik. Karena itu, kami mengusung seruan: #AturanTurunanJanganDiulur.

Pemerintah juga harus memastikan empat lapis aturan pelaksana disusun secara tepat. Hal ini mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, yang menempatkan UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota secara berjenjang. Dengan demikian, PP memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Perpres dan materi pengaturannya harus mengikuti pendelegasian dalam undang-undang.

Lapis pertama adalah Peraturan Pemerintah. Pasal 73 UU Perampasan Aset memerintahkan agar PP pelaksana diterbitkan paling lama 12 bulan. Materinya harus mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, hingga pelelangan aset rampasan. Selain itu, PP perlu mengatur pengembalian hak korban, pemanfaatan aset untuk kepentingan publik, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, kerja sama internasional, serta mekanisme bagi hasil aset atau asset sharing.

Lapis kedua adalah Peraturan Presiden yang difokuskan pada pembentukan dan pengaturan kelembagaan Badan Pengelola serta Badan Pengawas. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 53 ayat (1) dan (3), Pasal 61 ayat (1), serta Pasal 67. Materinya mencakup struktur organisasi, tugas, wewenang Badan Pengelola Aset, serta mekanisme pengawasan independen. Perpres harus tetap berada dalam ruang lingkup pendelegasian undang-undang dan tidak boleh mengambil alih materi pidana maupun harmonisasi antar-undang-undang.

Lapis ketiga adalah Surat Keputusan Bersama lintas aparat penegak hukum. Koordinasi ini harus melibatkan KPK, Kejaksaan Agung, Polri, PPATK, BPK, OJK, Direktorat Jenderal Pajak, dan Badan Pengelola. Pengaturannya mencakup mekanisme pertukaran data, penetapan tenggat waktu, penentuan lead investigator, serta pelaksanaan gelar perkara bersama. LKHAI mengusulkan PPATK menyampaikan hasil analisis paling lama 14 hari dan aparat penegak hukum memberikan tindak lanjut paling lama 30 hari. SKB tersebut perlu diperbarui setiap dua tahun dan diumumkan kepada publik.

Lapis keempat adalah Peraturan Mahkamah Agung untuk mengatur prosedur peradilan, termasuk tata cara persidangan NCB, standar bukti minimal, mekanisme keberatan pihak ketiga, serta larangan menjual aset sitaan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, kecuali terhadap aset yang mudah rusak dengan tetap memperoleh izin pengadilan.

LKHAI juga menuntut transparansi kalender penyelesaian regulasi. Pemerintah wajib mengumumkan kepada publik jadwal pengundangan, waktu pembukaan draf PP dan Perpres untuk partisipasi publik yang bermakna, serta target penyelesaian seluruh aturan pelaksana. Tanpa kalender yang terbuka, masyarakat akan kesulitan mengawal proses dan potensi penguluran regulasi dapat berlangsung tanpa pengawasan.

Pada akhirnya, UU Perampasan Aset harus menjadi instrumen pemulihan aset hasil kejahatan yang efektif, adil, dan tidak diskriminatif. Negara tidak boleh hanya kuat ketika berhadapan dengan rakyat kecil, tetapi lemah ketika berhadapan dengan pejabat berkuasa maupun kelompok pemilik modal besar.

UU Perampasan Aset tanpa kunci pengaman adalah pisau bermata dua. Di tangan penegak hukum yang bersih, ia akan memiskinkan koruptor. Di tangan penegak hukum yang bermain dan kekuasaan yang haus balas dendam, ia akan memiskinkan lawan politik dan memiskinkan rakyat yang tidak bersalah. Dan UU Perampasan Aset yang diulur-ulur aturan turunannya adalah UU yang dilumpuhkan tanpa perlu dibatalkan. LKHAI tidak akan membiarkan UU ini berubah dari alat pemberantasan korupsi menjadi alat pemberantasan lawan politik, atau sekadar menjadi pajangan yang diketok tetapi tidak pernah dijalankan.

*Dr. Bastianto Nugroho, S.H., M.Hum.
Direktur Penyuluhan Hukum dan Hubungan Masyarakat
Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHAI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *