ADA SATU prinsip yang selalu saya yakini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara: Indonesia harus lebih besar daripada kepentingan siapa pun yang sedang memegang kekuasaan.
Kita boleh berbeda pilihan politik, pandangan, bahkan sikap terhadap seorang pemimpin. Namun, ada satu komitmen yang tidak boleh kita pertentangkan, yakni kesetiaan bersama untuk menjaga konstitusi dan masa depan bangsa.
Demokrasi tidak dibangun agar seluruh warga negara selalu sepakat. Sebaliknya, demokrasi justru menyediakan ruang bagi perbedaan untuk dikelola melalui aturan, dialog, dan mekanisme hukum yang beradab.
Prinsip itulah yang menjadi salah satu pertimbangan saya ketika ikut menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Saya memahami bahwa keputusan tersebut dapat memunculkan beragam tanggapan. Ada yang mendukung, mempertanyakan, bahkan tidak sependapat. Semua itu merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi.
Namun, saya ingin menegaskan bahwa langkah ini harus dipahami dalam kerangka tanggung jawab konstitusional, bukan sebagai persoalan suka atau tidak suka terhadap seseorang.
Menjadi wakil rakyat bukan semata-mata menjalankan fungsi politik. Di dalamnya terdapat amanah moral untuk memastikan bahwa penyelenggaraan negara berjalan sesuai dengan hukum, konstitusi, dan kepentingan rakyat.
Kekuasaan Adalah Amanah, Bukan Hak Istimewa
Sejarah bangsa mengajarkan bahwa kekuasaan yang tidak disertai pengawasan berpotensi menyimpang dari tujuan awalnya. Karena itu, konstitusi menyediakan mekanisme pengawasan dan keseimbangan antarlembaga negara.
Tidak boleh ada jabatan yang ditempatkan di atas hukum. Namun, pada saat yang sama, tidak seorang pun boleh dianggap bersalah sebelum melalui proses hukum dan konstitusional yang semestinya.
Presiden dan Wakil Presiden merupakan pemimpin yang memperoleh mandat melalui mekanisme demokrasi. Mandat tersebut harus dihormati. Akan tetapi, penghormatan terhadap jabatan tidak berarti meniadakan hak konstitusional lembaga negara untuk menjalankan fungsi pengawasan.
Di sinilah pentingnya Hak Menyatakan Pendapat.
Pasal 20A UUD 1945 memberikan DPR hak untuk menjalankan fungsi pengawasan, termasuk hak menyatakan pendapat. Sementara itu, Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur alasan serta mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dengan demikian, penggunaan HMP tidak serta-merta berarti seseorang telah dimakzulkan ataupun dinyatakan bersalah. Terdapat tahapan konstitusional, mekanisme pembuktian, ruang bagi pihak yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan, serta kewenangan lembaga negara yang harus dijalankan sesuai ketentuan.
Saya percaya, negara yang dewasa bukanlah negara yang takut menghadapi pertanyaan. Negara yang dewasa adalah negara yang mampu menjawab setiap pertanyaan secara terbuka, jujur, dan berdasarkan hukum.
Pendidikan dan Kejujuran sebagai Fondasi Kepercayaan Publik
Ada persoalan mendasar yang juga perlu menjadi perhatian bersama, yakni bagaimana negara menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas persyaratan jabatan publik.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 169 huruf r, mengatur persyaratan pendidikan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden.
Ketentuan tersebut tidak semestinya dipandang hanya sebagai urusan administratif. Lebih dari itu, persyaratan pendidikan merupakan bagian dari kepastian hukum yang harus dijaga dalam proses pencalonan pejabat publik.
Demikian pula Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 menegaskan tujuan pendidikan nasional dalam membentuk manusia yang berilmu, berkarakter, demokratis, dan bertanggung jawab. Sementara Pasal 61 mengatur pengakuan terhadap pencapaian pendidikan melalui ijazah dan sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai seorang akademisi, saya memahami bahwa pendidikan bukan sekadar persoalan gelar atau ijazah yang tertera di depan dan belakang nama seseorang. Pendidikan merupakan proses panjang yang menuntut disiplin, integritas, tanggung jawab, dan kejujuran intelektual.
Karena itu, setiap persoalan yang menyangkut dokumen pendidikan dalam pemenuhan persyaratan jabatan publik perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka melalui lembaga yang berwenang.
Bukan untuk mempermalukan seseorang. Bukan pula untuk membangun penghakiman di ruang publik. Tujuannya adalah menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan demokrasi kita.
Masyarakat yang mengurus dokumen pendidikan harus memperoleh kepastian. Anak-anak yang sedang berjuang meraih masa depan juga harus tetap percaya bahwa kejujuran, kerja keras, dan proses pendidikan memiliki arti penting dalam kehidupan berbangsa.
Prinsip serupa berlaku dalam administrasi kependudukan.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan pentingnya ketertiban dan kepastian data identitas warga negara. Dokumen kependudukan dan dokumen pendidikan memang memiliki fungsi hukum yang berbeda, tetapi keduanya harus dikelola berdasarkan prinsip keakuratan, keabsahan, dan tanggung jawab.
Negara harus hadir memberikan kepastian. Jangan sampai persoalan yang menyangkut dokumen dan persyaratan publik berkembang menjadi keraguan berkepanjangan tanpa penjelasan yang memadai.
Nasionalisme Bukan Membela Orang, Melainkan Menjaga Negara
Saya sering merenungkan kembali makna nasionalisme dalam kehidupan politik kita.
Apakah nasionalisme berarti selalu membela pemerintah? Apakah mencintai bangsa berarti harus selalu sejalan dengan keputusan pemimpin? Ataukah nasionalisme justru menuntut keberanian untuk mengingatkan ketika terdapat persoalan yang perlu mendapatkan penjelasan?
Menurut saya, nasionalisme adalah kecintaan kepada Indonesia yang diwujudkan melalui tanggung jawab, kejujuran, serta kesediaan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Kita harus mampu membedakan antara menghormati seseorang dan mengawasi jabatan yang diembannya. Kita juga harus mampu membedakan kritik dari permusuhan, serta pengawasan dari upaya menjatuhkan seseorang.
Saya tidak ingin persoalan ini berkembang menjadi konflik antarkelompok masyarakat. Jangan sampai perbedaan pandangan politik membuat kita saling mencurigai, merusak persaudaraan, atau justru melupakan persoalan rakyat yang jauh lebih mendesak.
Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persoalan ekonomi, kesenjangan sosial, keterbatasan lapangan pekerjaan, kualitas pendidikan, kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan. Semua itu membutuhkan perhatian serius dan kerja bersama.
Stabilitas nasional memang penting. Namun, stabilitas yang sehat tidak cukup dibangun melalui ketenangan politik semata. Stabilitas harus bertumpu pada kepercayaan publik, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum.
Tiga Prinsip yang Menjadi Pegangan
Dalam menyikapi persoalan ini, ada tiga prinsip yang menjadi pegangan saya.
Pertama, hukum harus berada di atas kekuasaan.
Tidak boleh ada seseorang yang kebal terhadap hukum hanya karena jabatan atau kedudukannya. Namun, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum.
Kedua, setiap warga negara memiliki martabat dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Tidak boleh ada standar hukum yang berbeda karena jabatan, kekayaan, hubungan keluarga, ataupun kedekatan politik. Kesetaraan di hadapan hukum harus diwujudkan dalam praktik, bukan berhenti sebagai norma yang tertulis dalam konstitusi.
Ketiga, kepentingan bangsa harus menjadi tujuan akhir setiap keputusan politik.
Setiap langkah politik harus mempertimbangkan dampaknya terhadap persatuan nasional, kepercayaan masyarakat, stabilitas pemerintahan, serta masa depan generasi Indonesia.
Ketiga prinsip tersebut tidak hanya relevan untuk persoalan hari ini. Ketiganya merupakan nilai fundamental yang harus dijaga dalam setiap pergantian kepemimpinan dan perjalanan demokrasi Indonesia.
Kita Boleh Berbeda, tetapi Jangan Kehilangan Indonesia
Saya menyadari bahwa setiap langkah politik memiliki konsekuensi dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, saya mengajak masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.
Biarlah proses konstitusional berjalan secara terbuka dan sesuai aturan. Berikan kesempatan kepada semua pihak untuk menjelaskan, menyampaikan bukti, serta menggunakan haknya sebagaimana dijamin oleh hukum.
Apabila proses pemeriksaan tidak menemukan dasar pelanggaran, hasilnya harus dihormati. Sebaliknya, apabila terdapat bukti yang memenuhi ketentuan konstitusi, proses selanjutnya juga harus dijalankan sebagaimana mestinya.
Tidak perlu ada kebencian. Tidak perlu ada penghinaan. Tidak perlu pula ada tekanan terhadap lembaga negara yang sedang menjalankan kewenangannya.
Kita harus menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang mampu menyelesaikan perbedaan politik dengan kedewasaan, bukan dengan permusuhan.
Pada akhirnya, keputusan saya untuk ikut menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat merupakan bagian dari tanggung jawab saya sebagai anggota DPR RI dalam menjalankan hak konstitusional lembaga.
Saya tidak sedang mengajak bangsa ini untuk membenci seseorang. Saya justru mengajak kita semua untuk menunjukkan kecintaan yang lebih besar kepada Indonesia melalui penghormatan terhadap hukum dan konstitusi.
Sebab, jabatan akan selalu berganti. Pemerintahan akan mengalami pergantian. Tokoh politik akan datang dan pergi. Namun, Indonesia harus tetap berdiri, demokrasi harus tetap hidup, dan konstitusi harus senantiasa menjadi pegangan bersama.
Saya percaya, mencintai Indonesia tidak selalu berarti mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Terkadang, mencintai Indonesia justru berarti memiliki keberanian untuk bertanya, kesabaran untuk mendengar, dan kebesaran hati untuk menerima kebenaran.
Itulah nasionalisme yang ingin saya perjuangkan: nasionalisme yang teduh, tidak membenci, tidak menghakimi, tetapi tetap tegas dalam menjaga konstitusi.
Karena yang harus kita bela bukanlah kepentingan kekuasaan, melainkan masa depan Indonesia.
