JAKARTA, KLIKTIMESID— Politisi Anas Urbaningrum mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna melakukan penyelidikan dan audit menyeluruh terhadap praktik penyadapan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga berwenang.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa seluruh tindakan penyadapan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum serta prinsip akuntabilitas.
Menurut Anas, usulan tersebut bukan didasarkan pada kecurigaan atau praduga negatif, melainkan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap kepatuhan prosedur di lembaga penegak hukum dan intelijen.
“Penyadapan di negara hukum dan demokrasi mesti dilakukan dengan disiplin, taat asas, dan akuntabel. Bagi kepentingan negara dan kemaslahatan publik, bukan untuk kepentingan pribadi dan menguntit (dan mematikan) lawan-lawan politik,” tegas Anas dalam keterangannya di media sosial.
Sebagai batasan kerja investigasi yang terukur, Anas menyarankan agar rentang waktu audit difokuskan pada periode tertentu. Salah satu opsi yang diusulkan adalah mencakup praktik penyadapan selama 20 tahun terakhir.
Pembentukan Pansus DPR tersebut diharapkan dapat mengembalikan fungsi penyadapan agar tetap berorientasi pada kepentingan penegakan hukum dan keamanan nasional, serta tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis.
