DEMOKRASI Indonesia sedang menghadapi ujian serius dalam menjaga integritas konstitusi, independensi lembaga negara, dan kebebasan sipil.
Praktik politik yang berorientasi pada konsolidasi kekuasaan, menguatnya politik kekerabatan, polemik independensi lembaga peradilan, serta berbagai persoalan kebebasan berekspresi menjadi tantangan yang tidak boleh dipandang sebelah mata.
Situasi tersebut menuntut keberanian masyarakat sipil untuk mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus memastikan kekuasaan tetap berada dalam batas-batas konstitusional.
Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Timur memandang bahwa demokrasi tidak boleh direduksi menjadi sekadar prosedur elektoral untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.
Kemenangan dalam pemilihan umum tidak memberikan legitimasi tanpa batas kepada penguasa untuk mengabaikan konstitusi, melemahkan mekanisme pengawasan, atau mempersempit ruang kebebasan masyarakat.
Kekuasaan memperoleh legitimasi melalui mandat rakyat, sedangkan keberlangsungannya harus senantiasa dikontrol oleh hukum, etika, dan prinsip akuntabilitas.
Robert A. Dahl dalam *Polyarchy: Participation and Opposition* (1971) menjelaskan bahwa demokrasi membutuhkan dua dimensi mendasar, yakni partisipasi publik dan kompetisi politik yang terbuka.
Kedua dimensi tersebut mengandaikan adanya kebebasan menyampaikan pendapat, hak membentuk organisasi, kesempatan berkompetisi secara adil, serta perlindungan terhadap kelompok yang berbeda pandangan.
Demokrasi kehilangan substansinya ketika masyarakat hanya diberi kesempatan memilih pemimpin, tetapi tidak memiliki ruang yang memadai untuk mengkritik kebijakan dan mengawasi kekuasaan.
Perspektif Dahl tersebut relevan untuk membaca kondisi demokrasi Indonesia. Pemilu yang terselenggara secara periodik tidak dengan sendirinya menjamin kualitas demokrasi. Kebebasan oposisi, keterbukaan informasi, independensi pers, dan perlindungan hak sipil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokratis.
Kritik terhadap pemerintah bukan ancaman bagi negara. Kritik justru menjadi instrumen koreksi agar penyelenggaraan kekuasaan tidak menjauh dari kepentingan rakyat.
Demokrasi Tidak Boleh Menjadi Alat Pelanggengan Kekuasaan
Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam *How Democracies Die* (2018) menguraikan bahwa kemunduran demokrasi modern tidak selalu berlangsung melalui kudeta atau penghapusan konstitusi secara terbuka.
Demokrasi dapat mengalami pelemahan secara bertahap ketika pemegang kekuasaan mengikis norma politik, melemahkan lembaga pengawas, merendahkan legitimasi oposisi, dan mengabaikan batas-batas kewenangan.
Kerusakan institusi sering kali berlangsung melalui mekanisme yang secara formal masih terlihat legal, tetapi secara substansial menggerus prinsip demokrasi.
Pemikiran tersebut memberikan peringatan penting bagi Indonesia. Setiap kebijakan yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuasaan harus diuji secara kritis berdasarkan konstitusi, kepentingan publik, dan prinsip pembatasan kekuasaan.
Politik dinasti, konflik kepentingan, serta intervensi terhadap independensi lembaga negara tidak boleh dibiarkan menjadi praktik yang dianggap lumrah. Persoalan tersebut harus dinilai berdasarkan bukti, aturan hukum, dan dampaknya terhadap kesetaraan kesempatan politik serta integritas institusi negara.
Guillermo O’Donnell melalui artikelnya *Horizontal Accountability in New Democracies* (1998) menegaskan pentingnya mekanisme pengawasan antarlembaga negara. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki batas kewenangan sekaligus kemampuan untuk saling mengawasi.
Mekanisme tersebut bukan penghambat pemerintahan, melainkan fondasi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan setiap penyelenggara negara dapat dimintai pertanggungjawaban.
Independensi lembaga peradilan menjadi salah satu prasyarat utama negara hukum. Pengadilan tidak boleh menjadi instrumen kepentingan politik, sedangkan hukum tidak boleh berubah menjadi alat perlindungan bagi kelompok yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Kesetaraan di hadapan hukum harus berlaku bagi seluruh warga negara tanpa membedakan jabatan, kekayaan, hubungan politik, maupun kedudukan sosial.
International IDEA dalam laporan *The Global State of Democracy 2025* mencatat bahwa Indonesia mengalami penurunan dibandingkan lima tahun sebelumnya dalam sejumlah indikator, termasuk akses terhadap keadilan, kredibilitas pemilu, efektivitas parlemen, independensi peradilan, dan konsistensi penegakan hukum.
Data tersebut menjadi catatan penting bahwa kualitas demokrasi tidak cukup diukur melalui penyelenggaraan pemilu, tetapi juga harus dilihat dari kekuatan institusi, perlindungan hak, dan tegaknya supremasi hukum.
Temuan International IDEA tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh institusi demokrasi Indonesia telah kehilangan independensinya.
Akan tetapi, penurunan pada sejumlah indikator merupakan peringatan yang patut ditanggapi secara serius. Pemerintah dan seluruh lembaga negara perlu menjadikan evaluasi tersebut sebagai bahan pembenahan, bukan sekadar statistik yang diabaikan.
Konstitusi Bukan Instrumen Kepentingan Penguasaa
Indonesia telah menegaskan identitasnya sebagai negara hukum melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (2) juga menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedua ketentuan tersebut menempatkan konstitusi sebagai batas sekaligus pedoman penyelenggaraan kekuasaan negara.
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjamin persamaan kedudukan seluruh warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Pasal 28D ayat (1) memberikan jaminan atas pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28E ayat (3) juga menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Jaminan konstitusional tersebut tidak boleh berhenti sebagai teks normatif. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap warga negara dapat menggunakan haknya tanpa intimidasi, diskriminasi, maupun tindakan represif yang bertentangan dengan hukum. Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara selama disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar ketentuan hukum.
Kehidupan demokrasi membutuhkan oposisi yang sehat, pers yang merdeka, masyarakat sipil yang independen, serta lembaga penegak hukum yang profesional. Pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang bebas dari kritik, melainkan pemerintahan yang sanggup menerima koreksi, membuka ruang dialog, dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat.
Kepemimpinan dalam Perspektif Islam: Amanah, Keadilan, dan Tanggung Jawab
Islam menempatkan kekuasaan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hak istimewa untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kelompok. Prinsip tersebut ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 58:
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
*Catatan: Kutipan ayat yang tepat untuk prinsip amanah dan keadilan adalah Q.S. An-Nisa ayat 58 berikut:*
إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”
Pesan ayat tersebut menegaskan dua tanggung jawab utama dalam kepemimpinan, yakni menjaga amanah dan menegakkan keadilan. Kekuasaan yang dijalankan tanpa integritas, keberpihakan terhadap kepentingan kelompok, serta pengabaian terhadap prinsip keadilan bertentangan dengan nilai-nilai dasar kepemimpinan dalam Islam.
Prinsip musyawarah juga menjadi landasan penting dalam pengelolaan urusan publik. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Asy-Syura ayat 38:
وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
Artinya: “Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.”
Musyawarah mengandung pengakuan terhadap keberagaman pandangan dan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kekuasaan yang menutup ruang kritik, mengabaikan aspirasi publik, serta memperlakukan perbedaan pendapat sebagai ancaman telah menjauh dari semangat musyawarah yang diajarkan Islam.
Keadilan bukan sekadar slogan moral, melainkan prinsip yang harus diwujudkan dalam seluruh praktik penyelenggaraan negara. Setiap tindakan yang berpotensi merugikan hak masyarakat harus dapat diuji secara terbuka. Setiap kebijakan publik harus memiliki dasar hukum dan orientasi kemaslahatan. Setiap pemegang jabatan harus bersedia mempertanggungjawabkan kewenangannya.
HMI dan Tanggung Jawab Moral Menjaga Demokrasi
Himpunan Mahasiswa Islam tidak boleh kehilangan daya kritis di tengah perubahan konstelasi politik nasional. Tradisi intelektual, independensi sikap, dan tanggung jawab keumatan serta kebangsaan harus menjadi fondasi gerakan mahasiswa. HMI tidak didirikan untuk menjadi pembenar kekuasaan, apalagi menjadi alat legitimasi kepentingan politik kelompok tertentu.
Sebagai organisasi kader yang berlandaskan keislaman dan keindonesiaan, HMI memiliki tanggung jawab historis untuk menjaga demokrasi, memperjuangkan keadilan, serta mengawal konstitusi. Independensi organisasi harus diwujudkan melalui keberanian menyampaikan kritik terhadap setiap kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan publik, tanpa kehilangan objektivitas dan tanggung jawab intelektual.
Badko HMI Jawa Timur memandang bahwa sikap diam terhadap penyalahgunaan kekuasaan dapat melemahkan tanggung jawab moral masyarakat sipil. Perlawanan terhadap ketidakadilan tidak harus diwujudkan melalui tindakan anarkis, tetapi dapat dilakukan melalui pendidikan politik, kajian ilmiah, advokasi konstitusional, konsolidasi masyarakat sipil, dan gerakan demonstrasi yang damai serta bertanggung jawab.
Atas dasar pemikiran tersebut, Badko HMI Jawa Timur menyatakan kecaman terhadap setiap praktik kekuasaan yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, melemahkan independensi lembaga negara, membatasi kebebasan sipil secara sewenang-wenang, dan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.
Badko HMI Jawa Timur juga mendesak pemerintah agar konsisten menjalankan amanat Reformasi 1998, memperkuat independensi lembaga peradilan, menjamin kebebasan berpendapat, serta menegakkan hukum secara adil tanpa diskriminasi.
Seluruh elemen mahasiswa, pemuda, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas perlu mengambil bagian dalam mengawal kehidupan demokrasi. P
engawasan terhadap kekuasaan bukan monopoli organisasi tertentu, melainkan tanggung jawab bersama sebagai warga negara. Gerakan tersebut harus berpijak pada argumentasi yang kuat, data yang dapat diverifikasi, serta perjuangan yang menjunjung tinggi supremas
*) Penulis: M. Shohir, Ketua Bidang PTKP Badko HMI Ja.
