SUMENEP, KLIKTIMES.ID – Aliansi BEM Sumenep bersama Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi Mimbar Rakyat di Taman Bunga Sumenep, Minggu (21/6/2026).
Aksi yang dikemas dengan konsep panggung terbuka itu menjadi ruang bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai tengah dihadapi rakyat.
Beragam penampilan mewarnai kegiatan tersebut, mulai dari stand up comedy, pembacaan puisi, hingga orasi politik. Sejumlah isu strategis menjadi sorotan, di antaranya kelangkaan BBM, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kondisi ekonomi nasional, kerusakan lingkungan, hingga persoalan supremasi sipil.
Koordinator Aliansi BEM Sumenep, M. Salman Farid, dalam orasinya menyoroti antrean panjang BBM yang belakangan terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Sumenep.
Ia meminta pemerintah pusat maupun daerah segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Pak Prabowo, Bu Khofifah, dan Pak Fauzi segera mengatasi permasalahan BBM yang terjadi antrean di mana-mana, khususnya di Kabupaten Sumenep,” tegas Salman.
Menurutnya, kondisi itu menjadi ironi karena Sumenep merupakan daerah penghasil migas yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah. Namun di sisi lain, masyarakat masih harus menghadapi kesulitan memperoleh bahan bakar.
Selain isu BBM, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Sumenep, Zamrud Khan, menyoroti pentingnya menjaga prinsip supremasi sipil. Praktisi hukum tersebut menilai jabatan-jabatan sipil seharusnya tetap berada dalam koridor sipil guna menghindari tumpang tindih kewenangan.
“Seharusnya Polri dan TNI bukan ranahnya duduk di beberapa jabatan sipil,” ujarnya.
Di penghujung aksi, massa membacakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Mereka mendesak perbaikan tata kelola ekonomi nasional, penurunan harga BBM, reformasi hukum, penghentian deforestasi, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam.
Tak hanya itu, peserta aksi juga meminta pemerintah membuka data distribusi dan stok BBM jenis Pertalite di Kabupaten Sumenep. Mereka turut mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Aliansi BEM Sumenep dan Koalisi Masyarakat Sipil juga menuntut pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta perusahaan yang melakukan eksploitasi sumber daya alam di Sumenep untuk memastikan manfaat ekonomi dari sektor tersebut dapat dinikmati masyarakat setempat.
Salah satu tuntutan yang turut disuarakan adalah akuntabilitas dan transparansi terkait proses pengadaan lahan Markas Batalyon di wilayah Parsanga, Kabupaten Sumenep.
Melalui Mimbar Rakyat tersebut, mahasiswa dan masyarakat sipil berharap berbagai aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai suara di ruang publik, melainkan menjadi perhatian pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.
