SUMENEP, KLIKTIMES.ID – Kelangkaan BBM subsidi jenis Pertalite di sejumlah SPBU Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, memicu keluhan masyarakat. Antrean kendaraan yang mengular hingga berjam-jam menjadi pemandangan yang kerap terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Ketua BEM STITA Sumenep, Ainur Rahman. Ia menilai antrean panjang yang dialami warga menunjukkan adanya persoalan yang perlu segera mendapat penanganan serius dari pihak terkait.
Menurut Ainur, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang transparan terkait kondisi distribusi Pertalite di Sumenep. Sebab, di lapangan masih ditemukan warga yang harus mengantre hingga berjam-jam untuk memperoleh BBM bersubsidi tersebut.
“Kalau memang stok aman seperti yang disampaikan Pertamina, mengapa masyarakat harus mengantre hingga tiga sampai lima jam bahkan ada yang pulang tanpa mendapatkan BBM? Ini yang harus dijelaskan secara terbuka kepada publik,” ujar Ainur Rahman, Kamis (18/6/2026).
Ia mengatakan, situasi tersebut semakin terasa berat setelah harga Pertamax mengalami kenaikan. Menurutnya, kondisi itu berpotensi meningkatkan permintaan terhadap Pertalite karena sebagian pengguna memilih beralih ke BBM subsidi yang harganya lebih terjangkau.
Ainur juga mempertanyakan kebijakan pengurangan alokasi Pertalite yang disebut menjadi salah satu faktor penyebab antrean di sejumlah SPBU. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dievaluasi, mengingat Sumenep memiliki karakteristik wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada kelancaran distribusi BBM.
“Sumenep bukan daerah dengan akses distribusi yang mudah. Ketika alokasi dikurangi, dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Karena itu pemerintah harus menjelaskan dasar perhitungan pengurangan alokasi tersebut,” katanya.
Selain persoalan antrean, Ainur menyoroti munculnya penjualan Pertalite secara eceran dengan harga di atas ketentuan. Menurutnya, kondisi itu tidak lepas dari sulitnya masyarakat memperoleh BBM di SPBU.
“Ketika warga harus mengantre berjam-jam, tentu ada yang memilih membeli di eceran dengan harga lebih mahal. Situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan karena yang dirugikan tetap masyarakat kecil,” ungkapnya.
Ia meminta Pertamina membuka data terkait alokasi, stok, dan distribusi Pertalite di Sumenep agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi yang terjadi.
Tak hanya itu, Ainur juga mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengambil langkah konkret dalam mengatasi persoalan distribusi BBM, sehingga masyarakat tidak terus-menerus menghadapi antrean panjang.
“Kami meminta adanya transparansi terkait alokasi, stok, dan distribusi Pertalite di Sumenep. Masyarakat berhak mengetahui mengapa kelangkaan ini terjadi dan kapan kondisi bisa kembali normal,” tegasnya.
Menurut Ainur, pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM juga perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan distribusi BBM subsidi di wilayah kepulauan agar akses energi masyarakat tetap terjamin.
“BBM adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu pemerintah harus hadir memberikan solusi yang nyata, bukan sekadar pernyataan bahwa stok aman. Yang dirasakan masyarakat hari ini adalah antrean panjang dan kesulitan mendapatkan BBM,” pungkasnya.
