Opini

Kejaksaan Negeri Sumenep; Periksa dan Tangkap Inisial R?

2420
×

Kejaksaan Negeri Sumenep; Periksa dan Tangkap Inisial R?

Sebarkan artikel ini
Hasyim Kh (Direktur Jaringan Strategi Pemuda).  Foto/Ist.

DUGAAN Korupsi Logistik KPU Sumenep; Satu Tahun Penyidikan, Mengapa Belum Ada Tersangka? Ada Apa dengan Kejari Sumenep?

Satu tahun bukan waktu yang singkat. Dalam rentang waktu selama itu, seharusnya proses penegakan hukum telah menunjukkan perkembangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, ketika sebuah perkara sudah masuk tahap penyidikan selama kurang lebih satu tahun dan belum juga ada penetapan tersangka, publik tentu berhak mengajukan pertanyaan kritis: sebenarnya apa yang sedang dikerjakan oleh Kejaksaan Negeri Sumenep?

Apakah penyidik benar-benar mengalami kesulitan mengungkap perkara? Apakah alat bukti belum mencukupi? Ataukah ada persoalan lain yang membuat proses penyidikan berjalan begitu lamban?

Pertanyaan ini bukan sekadar kritik biasa. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Sebab, penyidikan bukan ruang untuk membiarkan sebuah perkara menggantung tanpa kepastian.

Penyidikan harus menjadi tahapan serius untuk mencari dan mengumpulkan bukti, membuat terang tindak pidana, serta menemukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Lantas, jika sudah satu tahun berjalan, sejauh mana perkembangan penyidikan tersebut?

Mengapa belum ada tersangka? Apakah seluruh pihak yang memiliki relevansi dengan perkara sudah diperiksa? Apakah seluruh dokumen dan aliran pertanggungjawaban sudah ditelusuri? Apakah setiap petunjuk yang muncul sudah didalami secara menyeluruh?

Atau jangan-jangan penyidikan hanya berjalan di tempat, sementara waktu terus berlalu dan publik dibiarkan menunggu tanpa penjelasan yang memadai?

Jangan sampai satu tahun penyidikan hanya menghasilkan tumpukan berkas, tetapi gagal memberikan kepastian hukum.

Publik juga mulai mempertanyakan posisi seseorang berinisial R. Apakah inisial R sudah pernah dimintai keterangan? Apakah keterangannya dianggap relevan dengan perkara yang sedang ditangani?

Jika terdapat informasi atau petunjuk yang mengarah pada keterlibatan pihak tertentu, mengapa hal tersebut tidak dijelaskan perkembangan penelusurannya sesuai batas informasi yang dapat dibuka kepada publik?

Tentu, seseorang tidak boleh langsung dianggap bersalah hanya karena namanya disebut atau dipertanyakan. Namun, prinsip praduga tak bersalah juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari pendalaman terhadap fakta dan informasi yang relevan.

Jika memang inisial R memiliki keterkaitan dengan perkara, Kejari Sumenep harus berani menguji relevansi tersebut melalui mekanisme hukum. Jika tidak ditemukan keterkaitan, sampaikan berdasarkan hasil penanganan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Yang tidak boleh terjadi adalah membiarkan pertanyaan publik terus berkembang tanpa kejelasan.

Kejaksaan Negeri Sumenep harus memahami bahwa perkara yang sudah berjalan selama satu tahun bukan perkara yang bisa dibiarkan menjadi tanda tanya berkepanjangan. Masyarakat tidak meminta penyidik menetapkan tersangka secara serampangan. Masyarakat meminta profesionalitas, transparansi, dan keseriusan.

Namun, sampai kapan publik harus menunggu?

Apakah harus menunggu dua tahun? Tiga tahun? Atau sampai perkara tersebut perlahan tenggelam dan dilupakan?

Jangan sampai muncul persepsi bahwa penyidikan bisa berlangsung tanpa batas waktu yang jelas, sementara masyarakat tidak mendapatkan informasi mengenai alasan keterlambatan maupun langkah konkret yang sedang dilakukan.

Jika memang ada kendala dalam pembuktian, jelaskan secara proporsional. Jika masih ada saksi yang perlu diperiksa, lakukan pemeriksaan. Jika ada dokumen yang harus ditelusuri, telusuri. Jika terdapat petunjuk yang mengarah kepada pihak tertentu, jangan berhenti hanya karena persoalan tersebut dianggap sensitif.

Sebab, hukum tidak boleh bekerja berdasarkan rasa nyaman. Hukum harus bekerja berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan perundang-undangan.

Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep juga patut dimintai penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara ini. Bukan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan untuk memastikan bahwa kewenangan besar yang dimiliki institusi kejaksaan dijalankan dengan akuntabilitas.

Jangan hanya berbicara tentang komitmen pemberantasan korupsi jika sebuah perkara yang sudah memasuki tahap penyidikan selama setahun justru belum memberikan kejelasan kepada masyarakat.

Satu tahun adalah waktu yang cukup untuk mempertanyakan keseriusan, arah, dan efektivitas penanganan sebuah perkara.

Kini, bola ada di tangan Kejaksaan Negeri Sumenep. Publik menunggu jawaban yang konkret, bukan sekadar pernyataan normatif bahwa perkara masih berproses.

Beranikah Kejari Sumenep membuka perkembangan penyidikan kepada masyarakat? Beranikah memastikan seluruh pihak yang relevan diperiksa tanpa tebang pilih? Dan jika memang ditemukan bukti yang cukup, beranikah menetapkan tersangka sesuai prosedur hukum?

Termasuk, apakah inisial R sudah didalami secara serius apabila memang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut?

Jangan biarkan satu tahun penyidikan berubah menjadi satu tahun ketidakpastian.

Sebab, ketika penyidikan tidak menunjukkan kejelasan, yang dipertaruhkan bukan hanya nasib sebuah perkara, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Kejari Sumenep harus menjawab: sampai kapan penyidikan ini berjalan tanpa tersangka? Dan sebenarnya, apa yang sedang ditunggu?

*)Penulis: Hasyim Kh (Direktur Jaringan Strategi Pemuda). 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *