SUMENEP, KLIKTIMES.ID – Keberadaan Kapal Patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) milik Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kalianget menjadi tanda tanya di tengah membengkaknya anggaran yang terus dialokasikan untuk operasional kapal tersebut.
Saat melakukan penelusuran di kawasan Pelabuhan Kalianget pada Senin (15/6/2026), tim Kliktimes tidak menemukan keberadaan kapal patroli yang selama ini tercatat menerima alokasi anggaran untuk docking, pemeliharaan, hingga bahan bakar minyak (BBM).
Padahal, berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2026, KSOP Kalianget kembali menganggarkan Rp500 juta untuk kegiatan docking atau perawatan Kapal Patroli KPLP.
Angka tersebut membengkak dibandingkan anggaran docking pada Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp380.230.000.
Tak hanya anggaran docking yang mengalami pembengkakan. Alokasi dana untuk operasional kapal patroli juga terus muncul dari tahun ke tahun. Pada Tahun Anggaran 2024, anggaran pemeliharaan kapal tercatat sebesar Rp310 juta, sementara pada Tahun Anggaran 2026 masih dialokasikan sebesar Rp302 juta.
Sementara itu, anggaran BBM menunjukkan kenaikan yang lebih mencolok. Dari Rp348.936.000 pada Tahun Anggaran 2024, anggaran tersebut membengkak menjadi Rp462.926.000 pada Tahun Anggaran 2026.
Dengan demikian, nilai anggaran yang berkaitan dengan docking, pemeliharaan, dan BBM kapal patroli mencapai ratusan juta rupiah setiap tahun, bahkan menembus miliaran rupiah jika dihitung dalam beberapa tahun anggaran.
Dalam dokumen RUP Tahun 2026, paket docking kapal tersebut berada di bawah Kementerian Perhubungan melalui satuan kerja KSOP Kelas IV Kalianget. Paket pekerjaan itu direncanakan dilaksanakan di Kalianget dengan metode pengadaan E-Purchasing.
Pengadaan tersebut juga mencakup kebutuhan mesin Kapal Patroli Kelas IV yang masuk dalam kategori belanja modal peralatan dan mesin. Proses pemilihan penyedia dijadwalkan berlangsung pada April 2026, sementara pelaksanaan kontrak direncanakan hingga Mei 2026.
Di tengah anggaran yang terus membengkak, hasil penelusuran lapangan yang tidak menemukan keberadaan kapal patroli memunculkan pertanyaan mengenai kondisi, status operasional, serta efektivitas penggunaan anggaran yang selama ini dialokasikan untuk kapal tersebut.
Menanggapi hal itu, Aktivis Anti Korupsi Sumenep, Andriyadi, meminta agar penggunaan anggaran negara dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik.
“Publik perlu mendapatkan informasi yang jelas. Ketika ada anggaran ratusan juta rupiah yang bersumber dari uang negara, maka transparansi menjadi hal yang wajib dilakukan oleh penyelenggara negara,” ujar Andriyadi.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi penting agar masyarakat mengetahui manfaat dan hasil dari setiap penggunaan anggaran negara.
“Jangan sampai minimnya informasi justru menimbulkan tanda tanya publik. Instansi terkait perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak berkembang berbagai asumsi yang tidak berdasar,” katanya.
Andriyadi menegaskan bahwa pengawasan publik bukan untuk menghambat program pemerintah, melainkan memastikan setiap penggunaan anggaran berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai peruntukannya.
“Kami mendukung pengadaan yang bertujuan meningkatkan pelayanan dan keselamatan pelayaran. Namun pengawasan tetap harus berjalan agar penggunaan anggaran yang terus membengkak benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, tim Kliktimes masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari pihak KSOP Kelas IV Kalianget terkait keberadaan Kapal Patroli KPLP, kondisi operasionalnya, serta alasan di balik membengkaknya anggaran docking, pemeliharaan, dan BBM yang terus dialokasikan setiap tahun.
Penjelasan dari pihak terkait diperlukan agar publik memperoleh informasi yang utuh mengenai penggunaan anggaran negara tersebut sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar mendukung pelayanan keselamatan dan pengawasan pelayaran di wilayah Kalianget dan sekitarnya.
