SUMENEP, KLIKTIMES.ID – Jaringan Strategi Pemuda (JASTRA) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Jawa Timur, Jumat (13/11/2026).
Dalam aksi tersebut, mereka mendesak kejaksaan segera menuntaskan dua perkara dugaan korupsi, yakni proyek rumah produksi dan pengadaan logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep.
Direktur JASTRA, Hasyim, menegaskan bahwa penanganan kedua perkara tersebut harus mendapat kepastian hukum. Ia mengingatkan agar proses penegakan hukum tidak berhenti tanpa kejelasan, terlebih menyangkut dugaan penyimpangan yang menjadi perhatian publik.
Menurut Hasyim, perkara dugaan korupsi rumah produksi harus segera dituntaskan. Kejaksaan diminta tidak membiarkan penanganannya berlarut-larut tanpa perkembangan yang jelas.
“Proses hukum rumah produksi wajib dituntaskan,” tegas Hasyim dalam orasinya.
Selain perkara rumah produksi, Hasyim juga menyoroti dugaan korupsi pengadaan logistik KPU Sumenep. Ia mengungkapkan, JASTRA memperoleh informasi mengenai dugaan keterlibatan seseorang berinisial R dalam perkara tersebut.
Hasyim menyebut informasi itu bersumber dari pengakuan salah satu komisioner KPU Sumenep. Atas dasar informasi tersebut, JASTRA mendesak kejaksaan mendalami dugaan keterlibatan pihak-pihak terkait.
“Terkait pengadaan logistik KPU Sumenep, berdasarkan informasi yang kami himpun, ada pengakuan dari salah satu komisioner KPU bahwa terduga pelakunya berinisial R,” ungkapnya.
Meski demikian, informasi mengenai inisial R tersebut masih merupakan klaim yang disampaikan JASTRA. Belum ada kepastian mengenai kebenaran informasi maupun status hukum pihak yang dimaksud. Karena itu, pembuktian tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Hasyim menegaskan, JASTRA menginginkan penanganan kedua perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel. Ia juga mengingatkan agar tidak ada intervensi maupun perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu.
Dalam tuntutannya, JASTRA meminta Kejari Sumenep segera menuntaskan perkara rumah produksi dan memberikan kepastian hukum atas dugaan penyimpangan pengadaan logistik KPU. Mereka juga mendesak pengusutan seluruh pihak yang diduga terlibat serta penetapan tersangka apabila alat bukti telah mencukupi.
Menanggapi desakan tersebut, jajaran Kejari Sumenep yang terdiri atas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) menemui perwakilan demonstran.
Pihak kejaksaan menyampaikan bahwa penanganan perkara dugaan korupsi rumah produksi masih berjalan. Kejari mengaku telah melayangkan surat pemanggilan kepada pihak pengadu atau pelapor, tetapi belum mendapatkan tanggapan.
Sementara terkait dugaan korupsi pengadaan logistik KPU Sumenep, kejaksaan menyatakan telah melakukan ekspose internal. Tahapan berikutnya direncanakan melalui ekspose di tingkat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.
Terkait penetapan tersangka, pihak kejaksaan menyebut masih diperlukan pendalaman dan pengumpulan alat bukti.
“Kami telah memproses dan bersurat memanggil yang bersangkutan, pengadu atau pelapor rumah produksi. Namun, belum ada tanggapan. Kami juga telah melakukan ekspose internal dan akan memproses ekspose ke Kejati terkait pengadaan logistik KPU Sumenep,” demikian keterangan pihak kejaksaan kepada massa aksi.
Selain meminta penuntasan kedua perkara, JASTRA juga mendesak transparansi perkembangan penanganan kasus, pengusutan seluruh pihak yang diduga terlibat, serta pengawasan dan evaluasi dari Kejati Jawa Timur apabila ditemukan hambatan dalam proses penegakan hukum.
Hasyim berharap desakan tersebut tidak sekadar menjadi catatan dalam aksi demonstrasi, tetapi benar-benar ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
Melalui pesan “Tolak Impunitas, Tegakkan Supremasi Hukum”, JASTRA menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
