SIDOARJO, KLIKTIMES.ID – Sejumlah organisasi kepemudaan di Jawa Timur memastikan akan menggelar demonstrasi besar-besaran pada 30 Juni hingga 1 Juli 2026 di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Gedung Negara Grahadi, dan DPRD Provinsi Jawa Timur.
Keputusan tersebut diambil setelah Komunitas Cinta Bangsa (KCB), Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sidoarjo, dan Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Indonesia (ILMISPI) menggelar konsolidasi akbar yang membahas sejumlah persoalan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur.
Ketua Komunitas Cinta Bangsa (KCB), Holik Ferdiansyah, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk keseriusan kalangan pemuda dalam mengawal penegakan hukum dan mendorong transparansi pengelolaan perusahaan daerah.
“Hasil konsolidasi akbar menghasilkan kesepakatan bersama bahwa persoalan yang menjadi perhatian publik tidak boleh berhenti pada ruang diskusi. Karena itu, kami akan menyampaikan aspirasi secara terbuka melalui aksi yang konstitusional, damai, dan bertanggung jawab,” kata Holik, Selasa (16/6/2026).
Menurut Holik, demonstrasi tersebut akan membawa lima tuntutan utama. Di antaranya meminta kepastian hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Petrogas Jatim Utama (PJU) tahun 2024, evaluasi terhadap pejabat yang diduga merangkap jabatan, serta peninjauan proses pengangkatan direksi PT PJU.
Selain itu, massa aksi juga akan menuntut transparansi pengelolaan keuangan perusahaan dan audit menyeluruh terhadap tata kelola anak usaha yang berada di bawah holding perusahaan.
Holik menegaskan bahwa aksi tersebut bukan ditujukan untuk menciptakan kegaduhan politik, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial yang dijalankan oleh generasi muda terhadap pengelolaan aset publik.
“BUMD memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah karena mengelola sumber daya yang berasal dari kepentingan masyarakat. Karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang kuat menjadi hal yang tidak bisa ditawar,” ujarnya.
Aktivis vokal Jawa Timur itu berharap aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dapat memberikan respons terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalitas dan keterbukaan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap dugaan persoalan ditangani secara objektif melalui mekanisme hukum yang berlaku. Yang kami dorong adalah kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan tata kelola yang lebih baik,” kata Holik.
Menurut dia, demonstrasi tersebut juga menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa gerakan pemuda tidak hanya hadir melalui kritik, tetapi juga melalui kajian, data, dan gagasan yang bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Kami datang membawa aspirasi, data, dan hasil kajian. Harapannya, langkah ini dapat menjadi kontribusi nyata bagi perbaikan tata kelola BUMD dan penguatan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah,” tutur Holik.
