SUMENEP, KLIKTIMES.ID – Proyek pembangunan Fasilitas Pelabuhan Rakyat (PELRA) di Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep terus memantik perhatian publik.
Proyek yang berada di bawah tanggung jawab Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kalianget tersebut dikerjakan secara bertahap menggunakan anggaran tahun 2025 dan 2026.
Aktivis antikorupsi Sumenep, Andriyadi, mengaku menemukan sejumlah kondisi di lapangan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait kualitas pekerjaan proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, keberlanjutan proyek pada tahun 2026 memunculkan sejumlah pertanyaan. Salah satunya terkait kondisi material yang disebut mulai mengalami korosi akibat terlalu lama berada di lingkungan laut.
“Dengan dilanjutkannya proyek ini pada tahun 2026, kami melihat ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Sejumlah material yang akan digunakan terlihat mulai berkarat di lokasi,” ujar Andriyadi, Minggu (14/6/2026).
Selain material yang berada di daratan, Andriyadi juga menyoroti struktur besi yang telah terpasang di area perairan sekitar pelabuhan. Ia menilai komponen tersebut berpotensi mengalami penurunan kualitas karena terlalu lama terendam air laut.
Atas dasar itu, ia mengaku meragukan kualitas pekerjaan proyek yang hingga kini masih berlangsung.
Andriyadi juga mempertanyakan klaim progres pekerjaan yang sebelumnya disampaikan pihak KSOP Kelas IV Kalianget.
“Kami meragukan kualitas pekerjaan proyek ini. Contohnya pada bagian besi untuk pengerasan jalan pelabuhan maupun tempat sandar perahu. Selain itu, sebelumnya Kepala KSOP menyebut progres pekerjaan telah mencapai 75 persen, namun di lapangan masih terlihat banyak tumpukan material dan kondisi jalan menuju pelabuhan yang masih bergelombang. Menurut pengamatan kami, progresnya masih di bawah 50 persen,” katanya.
Ia meminta aparat penegak hukum melakukan pendalaman terhadap proyek tersebut guna memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, evaluasi juga perlu dilakukan terhadap fungsi pengawasan proyek, baik oleh konsultan pengawas maupun pihak KSOP Kelas IV Kalianget sebagai penanggung jawab kegiatan.
Selain itu, kontraktor pelaksana, PT Loeh Raya Perkasa, dinilai perlu memberikan penjelasan kepada publik terkait kualitas pekerjaan yang saat ini tengah dikerjakan.
Andriyadi mengungkapkan dirinya bersama sejumlah aktivis berencana mengirimkan surat resmi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk meminta penyelidikan terhadap proyek pembangunan PELRA Kalianget yang dianggarkan sejak 2025 hingga 2026.
Tak hanya itu, pihaknya juga akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit investigatif guna memastikan penggunaan anggaran serta kualitas pekerjaan proyek tersebut.
“Kami akan segera menyurati KPK RI dan meminta dilakukan penyelidikan. Kami juga berharap BPK RI melakukan audit investigatif agar semua persoalan menjadi terang. Jika tidak ada tindak lanjut, kami akan membawa persoalan ini ke Mabes Polri dan Kejaksaan Agung,” tegasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kepala KSOP Kelas IV Kalianget, Azwar Anas, belum memberikan tanggapan atas sejumlah persoalan yang disampaikan.
Upaya konfirmasi telah dilakukan tim media Kliktimes sejak 2 Juni hingga 11 Juni 2026. Namun, yang bersangkutan belum memberikan respons.
Kendati begitu, Kliktimes tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan, termasuk KSOP Kelas IV Kalianget, PT Loeh Raya Perkasa, maupun pihak terkait lainnya, guna memenuhi prinsip keberimbangan informasi.
