DUA tahun perkara dugaan korupsi logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep berjalan, tetapi ujung ceritanya masih seperti kabut di tengah jalan: terlihat ada persoalan, terdengar banyak pertanyaan, tetapi belum juga tampak siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum.
Yang lebih menarik, muncul informasi mengenai pernyataan salah satu komisioner KPU yang disebut-sebut mengungkap bahwa tidak ada kerugian negara, tetapi pada saat bersamaan menyebut seseorang berinisial R sebagai pihak yang diduga terlibat.
Jika informasi tersebut benar, tentu publik berhak bertanya. Siapa sebenarnya inisial R? Dalam kapasitas apa nama itu disebut? Apakah pernyataan tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), atau sekadar menjadi cerita yang beredar dari satu meja kopi ke meja kopi lainnya?
Sebab, perkara hukum tidak semestinya berjalan berdasarkan bisik-bisik. Namun, juga tidak boleh berhenti hanya karena seseorang memilih diam.
Informasi ini ibarat petir di siang bolong. Bukan semata-mata karena mengejutkan, melainkan karena menghadirkan kembali pertanyaan lama yang belum menemukan jawaban. Publik Sumenep tentu tidak sedang mencari cerita bersambung tanpa episode terakhir. Publik membutuhkan kepastian hukum.
Mari kita mundur sedikit. Penanganan perkara dugaan korupsi logistik KPU Sumenep telah berjalan sejak 2025. Namun, hingga kini, berdasarkan informasi yang menjadi bahan pertanyaan publik, belum ada kejelasan mengenai penetapan tersangka.
Tentu, proses penyidikan bukan perkara membalik telapak tangan. Penyidik membutuhkan alat bukti, keterangan saksi, pemeriksaan dokumen, serta rangkaian fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Akan tetapi, lamanya proses juga bukan alasan untuk membiarkan pertanyaan publik menggantung tanpa penjelasan.
Di sinilah persoalannya menjadi menarik sekaligus menggelitik. Jika memang tidak ditemukan kerugian negara, apa dasar perkara ini terus menjadi perhatian dalam proses penyidikan? Sebaliknya, jika terdapat dugaan keterlibatan pihak tertentu, sejauh mana penyidik telah menelusuri informasi tersebut?
Kita tidak sedang meminta kejaksaan menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya demi memuaskan rasa penasaran publik. Bukan begitu cara kerja hukum. Namun, masyarakat juga berhak mengetahui sejauh mana sebuah perkara telah ditangani.
Pertanyaan paling mendasar justru terletak pada satu huruf: R.
Satu inisial memang bukan bukti kesalahan. Ia juga bukan vonis. Tetapi, apabila benar pernah disebut dalam keterangan seorang komisioner, informasi tersebut patut diuji dan ditelusuri oleh aparat penegak hukum.
Apakah inisial R sudah masuk dalam BAP? Apakah keterangannya telah dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait? Adakah bukti pendukung yang menguatkan atau justru membantah informasi tersebut?
Jika sudah tercatat dalam pemeriksaan, tentu penyidik memiliki kewajiban profesional untuk mengujinya berdasarkan alat bukti. Namun, jika hanya menjadi percakapan informal, jangan sampai publik dipaksa menyusun kesimpulan dari potongan cerita yang belum terverifikasi.
Sebab, hukum bukan permainan tebak-tebakan. Tidak ada mekanisme penegakan hukum yang membenarkan seseorang dinyatakan bersalah hanya karena inisialnya ramai diperbincangkan.
Tetapi, ada satu hal yang juga tidak boleh dilupakan: informasi yang relevan dengan dugaan tindak pidana tidak semestinya diabaikan begitu saja.
Indonesia adalah negara hukum. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sementara itu, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.
Ketentuan tersebut tentu bukan berarti penyidik boleh mengabaikan prosedur atau memaksakan penetapan tersangka. Justru, pesan pentingnya adalah perkara korupsi harus ditangani secara serius, profesional, dan tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Lantas, mengapa perkara ini belum memberikan kejelasan yang memadai kepada publik?
Apakah alat bukti masih dikumpulkan? Apakah keterangan para saksi belum sinkron? Apakah masih ada fakta yang harus didalami? Atau terdapat hambatan lain yang belum disampaikan secara terbuka?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan tuduhan. Itu adalah bagian dari hak publik untuk mengawasi proses penegakan hukum.
Jangan sampai masyarakat justru lebih hafal inisial seseorang daripada mengetahui perkembangan perkara yang sedang ditangani kejaksaan.
Ada pertanyaan lanjutan yang lebih serius, tetapi harus ditempatkan secara hati-hati: apakah benar ada pihak yang berupaya mengintervensi atau menghambat penanganan perkara ini?
Tentu, kita tidak boleh buru-buru menyimpulkan adanya pengamanan perkara hanya karena penyidikan belum menghasilkan penetapan tersangka. Lambatnya proses hukum tidak otomatis membuktikan adanya intervensi.
Namun, apabila terdapat informasi atau bukti mengenai upaya menghalangi penyidikan, hal tersebut merupakan persoalan serius yang patut ditelusuri.
Dalam hukum pemberantasan korupsi, tindakan merintangi proses penyidikan dapat memiliki konsekuensi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor. Akan tetapi, penerapannya tentu harus didasarkan pada unsur-unsur hukum dan bukti yang sah, bukan sekadar dugaan.
Di sinilah kejaksaan perlu menunjukkan bahwa proses hukum berjalan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada pihak yang kebal hanya karena memiliki jabatan, kedekatan, atau pengaruh tertentu.
Sebab, jika hukum hanya berani bergerak kepada mereka yang lemah, sementara menjadi ragu ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki kuasa, maka yang sedang bermasalah bukan sekadar sebuah perkara, melainkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Pada akhirnya, perkara dugaan korupsi logistik KPU Sumenep bukan sekadar persoalan siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Lebih dari itu, perkara ini menjadi ujian bagi keseriusan aparat penegak hukum dalam memberikan kepastian.
Jika memang tidak ditemukan kerugian negara, sampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika terdapat dugaan keterlibatan pihak tertentu, telusuri berdasarkan alat bukti. Jika penyidikan masih berlangsung, jelaskan perkembangannya sejauh yang dimungkinkan oleh ketentuan hukum.
Jangan biarkan ruang publik dipenuhi spekulasi hanya karena ruang penjelasan terlalu sunyi.
Kita tentu tidak ingin satu perkara menjadi seperti layang-layang putus: terbang ke sana kemari, terbawa angin, tetapi tidak diketahui siapa yang memegang benangnya.
Maka, pertanyaan penutupnya sederhana, tetapi tidak sederhana untuk dijawab: siapa sebenarnya inisial R yang disebut dalam informasi tersebut? Apakah keterangannya telah diuji oleh penyidik? Adakah pihak yang mencoba menghalangi proses hukum? Dan, yang paling penting, mengapa hingga kini publik belum memperoleh kejelasan yang memadai?
Sekali lagi, ini bukan vonis. Bukan pula upaya menghakimi seseorang sebelum ada pembuktian. Ini adalah pertanyaan yang layak dijawab oleh proses hukum.
Sebab, dalam perkara dugaan korupsi, yang paling berbahaya bukan hanya kemungkinan uang negara diselewengkan, melainkan ketika kepercayaan masyarakat ikut hilang karena kepastian hukum tak kunjung datang.
Jangan sampai yang menjadi misteri bukan hanya siapa inisial R, tetapi juga siapa yang sebenarnya sedang menunggu untuk dilindungi oleh ketidakjelasan.
*) Penulis: Hasyim Kh (Direktur Jaringan Strategi Pemuda).
















