JAKARTA, KLIKTIMES.ID – Pemerintah mengalokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program bantuan kemasyarakatan Presiden pada momentum Iduladha 1447 Hijriah.
Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan sekitar Rp100 miliar untuk pengadaan 1.098 ekor sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang akan disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia.
Program bantuan tersebut menjangkau seluruh provinsi dan ratusan kabupaten/kota, sekaligus menjadi upaya pemerintah mendorong pertumbuhan sektor peternakan lokal di tengah meningkatnya kebutuhan hewan kurban nasional.
Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiontoro mengatakan, seluruh pembiayaan pengadaan sapi kurban bersumber dari APBN melalui skema bantuan kemasyarakatan presiden.
“Jadi, sumber anggarannya dari APBN melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden,” ujar Juri dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Menurut dia, nilai anggaran yang mencapai sekitar Rp100 miliar tersebut disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah. Harga sapi berbeda-beda tergantung bobot, jenis, dan lokasi pengadaan.
“Harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp100-an miliar,” katanya.
Dari total 1.098 ekor sapi yang disiapkan, sebanyak 598 ekor dialokasikan untuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Sementara 500 ekor lainnya disalurkan kepada pondok pesantren, lembaga pendidikan, lembaga sosial, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
“Pada tahun ini, dalam rangka Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah atau tahun 2026 ini, Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi kurban sebanyak 1.098 ekor sapi,” ucap Juri.
Distribusi bantuan sapi kurban tersebut mencakup 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Namun, pemerintah menemukan sejumlah daerah yang belum memiliki sapi dengan standar bobot yang ditetapkan Presiden.
Adapun standar bobot sapi kurban Presiden berada di kisaran 800 kilogram hingga 1,3 ton. Karena itu, terdapat 46 daerah yang harus mendapatkan suplai sapi dari wilayah lain.
“Standar bobot sapi presiden adalah 800 kilogram sampai 1,3 ton. Dan setiap daerah akan mendapatkan satu, sementara ada 46 daerah yang tidak ada sapi dengan bobot sebesar itu,” jelasnya.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah mendistribusikan tambahan sapi dari daerah lain sehingga beberapa wilayah menerima lebih dari satu ekor sapi kurban.
“Oleh karena itu, ada yang mendapatkan dua sapi untuk 46 daerah,” imbuhnya.
Pemerintah juga memastikan seluruh sapi yang disalurkan merupakan jenis unggulan, seperti Simental, Limousin, Peranakan Ongole, Brahman, Angus, Belgian Blue, hingga sapi Bali.
Selain memenuhi standar kualitas, hewan kurban tersebut dipastikan sehat dan sesuai syariat Islam.
“Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi kurban, umurnya sudah di atas dua tahun dan jantan serta tidak cacat,” terang Juri.
Dalam proses pengadaan, pemerintah melibatkan peternak lokal dari berbagai daerah. Koordinasi dilakukan bersama Kementerian Pertanian, dinas peternakan daerah, hingga Asosiasi Peternak dan Penggemukan Sapi Indonesia (APPSI).
Pemerintah berharap program bantuan sapi kurban Presiden tidak hanya memberi manfaat sosial bagi masyarakat penerima, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi bagi peternak lokal untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas ternak nasional.
“Presiden memberikan arahan supaya sapi-sapi yang diberikan untuk menjadi sapi kurban ini juga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya kepada masyarakat yang membutuhkan di daerah masing-masing,” katanya.
