PAMEKASAN, KLIKTIMES.ID – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Krisis Definitif di Tubuh OPD: Membedah Tata Kelola Birokrasi Pamekasan dan Peran Strategis Legislatif“, Kamis (16/7/2026).
Forum tersebut menjadi ruang diskusi untuk mengupas masih banyaknya jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan yang hingga kini masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Kondisi ini dinilai menjadi tantangan bagi efektivitas birokrasi karena dapat memengaruhi pengambilan kebijakan strategis dan kualitas pelayanan publik.
Ketua PWI Pamekasan, Hairul Anam, mengatakan FGD ini merupakan wujud komitmen PWI dalam menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, PWI tidak hanya berperan sebagai organisasi profesi wartawan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral sebagai salah satu pilar demokrasi dalam mengawal pembangunan daerah.
“PWI tidak hanya menjadi wadah berkumpulnya wartawan, tetapi juga pilar demokrasi yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal pembangunan daerah,” ujar Anam.
Asesor Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Dewan Pers itu menjelaskan, penunjukan Plt merupakan mekanisme yang sah untuk mengisi kekosongan jabatan. Meski demikian, keberadaan pejabat definitif tetap dibutuhkan karena memiliki legitimasi penuh dalam mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan strategis yang berdampak langsung terhadap jalannya pemerintahan.
Dosen Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura itu menegaskan, FGD bukanlah forum untuk mencari pihak yang salah. Sebaliknya, kegiatan tersebut dihadirkan sebagai ruang dialog yang terbuka guna menghimpun berbagai pandangan, gagasan, dan solusi demi memperkuat tata kelola birokrasi di Kabupaten Pamekasan.
Untuk memperkaya pembahasan, PWI Pamekasan menghadirkan Bupati Pamekasan Kholilurrahman, Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Saudi Rahman, Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur, serta akademisi Dr. Moh. Subhan sebagai narasumber.
Diskusi yang dipandu Wakil Ketua PWI Pamekasan sekaligus Pemimpin Redaksi Media Jatim, Ongky Arista UA, berlangsung dinamis. Para narasumber mengupas berbagai isu, mulai dari tantangan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, peran legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan, hingga urgensi percepatan pengisian jabatan definitif agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif.
Kegiatan tersebut juga dihadiri pengurus dan anggota PWI, insan pers, akademisi, mahasiswa, organisasi kepemudaan, organisasi nonpemerintah (NGO), serta berbagai elemen masyarakat.
Melalui forum lintas sektor ini, PWI Pamekasan berharap lahir rekomendasi yang konkret dan aplikatif sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk mempercepat pengisian jabatan definitif sekaligus memperkuat reformasi birokrasi.
“Kita semua menginginkan reformasi birokrasi di Pamekasan yang sehat, transparan, akuntabel, dan berorientasi penuh pada pelayanan publik,” tutup Anam.
