KEDIRI, KLIKTIMES.ID – Para kiai sepuh mengingatkan seluruh peserta Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) agar menjaga marwah dan kehormatan jam’iyyah Nahdlatul Ulama.
Muktamirin juga diminta menggunakan haknya secara bertanggung jawab serta menghindari tekanan, provokasi, manipulasi, dan pertikaian selama proses Muktamar berlangsung.
Pesan tersebut disampaikan dalam pertemuan para kiai sepuh di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Rabu (26/8/2026).
Sejumlah kiai sepuh hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin, KH Anwar Manshur dan KH Abdullah Kafabihi Mahrus dari Lirboyo, KH ‘Athoillah Sholahuddin Anwar, KH Mu’adz Thohir dari Kajen, KH Abdullah Ubab Maimoen dari Rembang, KH Muhibbul Aman Aly dari Pasuruan, serta KH Nurul Yaqin Ishaq.
Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin mengatakan, tausiah para kiai sepuh ditujukan kepada seluruh muktamirin tanpa terkecuali. Menurutnya, muktamirin memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan arah kepemimpinan NU ke depan.
Karena itu, hak tersebut harus digunakan secara bijak dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.
“Tausiah ini artinya untuk mengingatkan, pertama, kepada para muktamirin sebagai pemegang hak utama supaya dia menggunakan haknya dengan baik, jangan terintimidasi dengan terkena provokasi, memilih yang terbaik, baik AHWA maupun juga pengurus NU yang akan datang,” tegas Kiai Ma’ruf.
Ia menekankan, pemilihan kepemimpinan NU harus mengutamakan kemaslahatan jam’iyyah, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok.
Muktamirin, kata dia, harus memilih sosok yang dinilai paling mampu membawa NU ke arah yang lebih baik.
Kiai Ma’ruf juga mengingatkan adanya konsekuensi moral bagi seseorang yang sengaja memilih pemimpin yang tidak baik, sementara mengetahui ada calon lain yang lebih baik.
“Jadi khianat kepada Nabi, khianat kepada pendiri (NU). Apalagi kalau memilihnya itu ada sesuatu, maka dosanya menjadi bertambah,” jelasnya setelah mengutip sebuah hadis.
Menurut Kiai Ma’ruf, pesan para kiai sepuh tersebut merupakan bagian dari ikhtiar menjaga Muktamar NU agar tetap berjalan sesuai nilai keulamaan, akhlakul karimah, serta kepentingan jam’iyyah.
Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu menghasilkan tujuh poin tausiyah yang ditujukan kepada para muktamirin dan Presiden Prabowo Subianto. Tujuh poin tersebut dibacakan KH Muhibbul Aman Aly.
Tujuh Poin Tausiyah Kiai Sepuh
Pertama, Nahdlatul Ulama merupakan jam’iyyah diniyyah ijtima’iyah yang menjunjung tinggi adab dan akhlakul karimah serta memegang teguh khittah nahdliyyah.
Para muktamirin diminta menjaga keluhuran misi, marwah, dan kehormatan jam’iyyah serta menjauhkan Muktamar dari tindakan yang tidak terpuji dan bertentangan dengan akhlakul karimah.
Kedua, Muktamar merupakan forum permusyawaratan para kiai, ulama, dan pemegang amal jam’iyyah. Karena itu, seluruh proses musyawarah harus dilakukan dengan akal sehat, hati yang jernih, dan akhlak yang mulia.
Muktamirin diminta memilih pemimpin terbaik, mengutamakan kemaslahatan jam’iyyah, memperkuat persatuan, serta menghindari pertikaian.
Ketiga, Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA) disebut sebagai maqam keulamaan yang harus dijaga kehormatan dan martabatnya.
Proses penentuan AHWA diminta terbebas dari transaksi, tekanan, rekayasa, maupun cara-cara tidak terpuji yang dapat mencederai kemuliaan para ulama.
Keempat, muktamirin merupakan pemegang kedaulatan dalam Muktamar. Karena itu, hak dan kemerdekaan mereka harus dihormati.
Tidak boleh ada pengondisian, tekanan, manipulasi, ataupun rekayasa yang dapat mengurangi kebebasan muktamirin dalam menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan.
Kelima, para kiai sepuh menyerukan kepada pemerintah, kekuatan politik, dan seluruh pihak di luar jam’iyyah agar menghormati kemandirian NU serta kedaulatan Muktamar.
Mereka meminta seluruh pihak menghindari segala bentuk tekanan yang dapat dipersepsikan sebagai pengondisian maupun intervensi terhadap proses dan keputusan Muktamar.
Keenam, para kiai sepuh menyatakan kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga pemerintah tetap berada pada posisi menghormati kemandirian NU.
Mereka berharap Presiden mengambil tindakan tegas apabila terdapat pejabat, termasuk menteri atau pihak lainnya, yang melakukan tindakan tidak patut dan dapat dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap proses Muktamar.
Para kiai sepuh juga menyatakan kesiapan untuk menghadap Presiden guna menyampaikan secara langsung berbagai informasi dan hal yang menjadi keprihatinan mereka.
Langkah tersebut dinilai penting demi menjaga kehormatan pemerintah, kemandirian NU, dan kedaulatan Muktamar.
Ketujuh, para kiai sepuh menyerukan kepada pihak-pihak yang dinilai mengacaukan proses Muktamar agar segera menghentikan tindakannya.
Mereka mengingatkan bahwa orang yang baik adalah orang yang menyadari kesalahannya dan tidak melanjutkan tindakan yang tidak terpuji.
“Semoga Allah subhanahu wa ta’ala senantiasa menjaga, melindungi dan membimbing Nahdlatul Ulama,” demikian pesan penutup tausiyah para kiai sepuh.
