SUMENEP, KLIKTIMES.ID – Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kabupaten Sumenep (BEMSU) menggelar aksi unjuk rasa menyoroti kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Sumenep, Senin (6/7/2026).
Aksi diawali di depan Kantor DPRD Kabupaten Sumenep, kemudian massa bergerak menuju Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep untuk menyampaikan tuntutan yang sama.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa melakukan aksi teatrikal dengan mendorong sejumlah sepeda motor sebagai simbol sulitnya masyarakat memperoleh BBM bersubsidi di Kabupaten Sumenep.
Aksi simbolik itu menggambarkan kondisi yang dialami warga akibat kelangkaan Pertalite yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.
Melalui orasinya, mahasiswa mendesak pemerintah daerah mengungkap secara terbuka penyebab kelangkaan BBM bersubsidi.
Mereka menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah pasokan, tetapi juga harus dibarengi dengan pembenahan tata kelola distribusi agar permasalahan serupa tidak terus berulang.
Koordinator BEMSU, Salman Alfarisi, mengatakan Kabupaten Sumenep memiliki tantangan geografis yang cukup kompleks dalam menjamin ketersediaan energi, khususnya BBM bersubsidi. Menurutnya, kondisi tersebut membuat masyarakat sangat bergantung pada kelancaran distribusi BBM.
“Sumenep merupakan wilayah kepulauan dengan tantangan distribusi yang cukup kompleks. Ketika Pertalite langka, dampaknya langsung dirasakan nelayan, petani, pelaku UMKM, hingga masyarakat yang bergantung pada transportasi setiap hari,” kata Salman saat berorasi.
Ia menjelaskan, meningkatnya permintaan BBM bersubsidi terjadi setelah harga Pertamax mengalami kenaikan. Akibatnya, sebagian masyarakat beralih menggunakan Pertalite sehingga konsumsi BBM bersubsidi meningkat signifikan.
“Dalam teori ekonomi, kondisi ini disebut efek substitusi. Saat harga Pertamax naik, masyarakat beralih ke Pertalite karena lebih terjangkau. Sayangnya, kenaikan permintaan itu tidak diikuti penyesuaian kuota distribusi,” ujarnya.
Selain meningkatnya konsumsi, Salman juga menyoroti dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Menurutnya, praktik pembelian menggunakan jeriken hingga dugaan penimbunan harus menjadi perhatian serius pemerintah bersama aparat penegak hukum.
“Kami meminta pemerintah mengungkap secara terbuka apa penyebab kelangkaan BBM di Sumenep. Jika memang ada penyalahgunaan atau distribusi yang tidak tepat sasaran, maka harus ditindak tegas,” tegasnya.
Salman menambahkan, lemahnya pengawasan distribusi turut membuka peluang terjadinya penyimpangan. Di sisi lain, kondisi geografis Sumenep yang terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam proses penyaluran BBM.
“Distribusi menuju wilayah kepulauan membutuhkan waktu lebih lama. Karena itu diperlukan tata kelola distribusi yang lebih baik agar pasokan BBM tetap terjaga,” katanya.
Ia mengingatkan, kelangkaan BBM yang berkepanjangan dapat memicu dampak luas, mulai dari meningkatnya biaya transportasi dan distribusi barang, terganggunya aktivitas nelayan, petani, hingga pelaku UMKM. Kondisi tersebut juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dalam aksi tersebut, BEMSU menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mempercepat distribusi BBM ke Sumenep, memperkuat pengawasan bersama Pertamina, BPH Migas, aparat penegak hukum, dan masyarakat, membuka informasi stok BBM secara berkala, membentuk posko pengawasan terpadu, serta mengoptimalkan sistem digital seperti QR Code MyPertamina agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.
“Kami tidak hanya meminta penambahan pasokan. Yang lebih penting adalah pemerintah mengungkap penyebab kelangkaan secara terbuka dan membenahi tata kelola distribusi agar persoalan ini tidak terus berulang,” pungkas Salman.
