SUMENEP, KLIKTIMES.ID – Puskesmas Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, mengalokasikan anggaran sebesar Rp18 juta untuk belanja jasa iklan, reklame, film, dan pemotretan pada Tahun Anggaran 2026.
Anggaran tersebut tercantum dalam dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang bersumber dari dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Sumenep.
Berdasarkan penelusuran Kliktimes, anggaran itu disiapkan untuk mendukung kebutuhan publikasi program dan kegiatan pelayanan kesehatan yang dijalankan Puskesmas Guluk-Guluk.
Saat dikonfirmasi Kliktimes pada Rabu (17/6/2026), Kepala Puskesmas Guluk-Guluk, dr. Sari Yuli Yarti, M.Kes., membenarkan adanya alokasi anggaran tersebut.
“Memang kami siapkan anggaran untuk publikasi sesuai kebutuhan,” ujar dr. Sari melalui pesan WhatsApp.
Namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan yang dipublikasikan, media yang digunakan, hingga realisasi penggunaan anggaran tersebut, dr. Sari tidak memberikan jawaban tambahan.
Padahal, informasi mengenai realisasi anggaran menjadi bagian penting dalam pengelolaan dana publik. Terlebih, sumber anggaran berasal dari BLUD yang tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan kepada masyarakat.
Belum adanya penjelasan terkait penggunaan anggaran itu pun memunculkan tanda tanya. Hingga kini, belum terlihat secara jelas bentuk publikasi yang dimaksud, baik berupa iklan layanan kesehatan, kerja sama media, dokumentasi kegiatan, maupun produk publikasi lainnya yang dapat diakses masyarakat.
Sorotan terhadap anggaran tersebut datang dari Aktivis Sumenep, Alzam. Menurutnya, keberadaan anggaran publikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan merupakan hal yang wajar selama penggunaannya benar-benar mendukung kebutuhan pelayanan dan edukasi masyarakat.
Meski demikian, ia menilai transparansi tetap menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan.
“Publik berhak mengetahui anggaran itu digunakan untuk apa saja. Jangan sampai ada anggaran publikasi, tetapi output-nya tidak terlihat atau manfaatnya tidak bisa dirasakan masyarakat,” kata Alzam.
Ia menjelaskan bahwa publikasi di sektor kesehatan memiliki fungsi strategis untuk menyampaikan informasi layanan, kampanye pencegahan penyakit, program kesehatan masyarakat, hingga edukasi yang dibutuhkan warga.
Karena itu, menurutnya, penggunaan anggaran publikasi semestinya dapat ditelusuri dan dibuktikan melalui hasil yang nyata.
“Kalau memang digunakan untuk sosialisasi program kesehatan, tentu harus ada jejak publikasinya. Misalnya berupa informasi layanan kesehatan, kampanye pencegahan penyakit, dokumentasi kegiatan, atau kerja sama publikasi dengan media. Itu bisa dilihat dan diukur manfaatnya,” ujarnya.
Alzam menambahkan, keterbukaan informasi bukan hanya soal memenuhi kewajiban administratif, melainkan juga upaya membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pelayanan kesehatan.
Ia khawatir minimnya informasi mengenai realisasi anggaran justru membuka ruang spekulasi di tengah masyarakat.
“Transparansi bukan hanya soal angka. Yang lebih penting adalah masyarakat mengetahui manfaat dari anggaran yang dibelanjakan. Karena itu, pihak puskesmas perlu menjelaskan realisasinya agar tidak menimbulkan tanda tanya,” tegasnya.
Ia berharap Puskesmas Guluk-Guluk dapat membuka rincian penggunaan anggaran tersebut kepada publik, mulai dari kegiatan yang dibiayai, media yang digunakan, hingga capaian yang dihasilkan dari belanja jasa iklan, reklame, film, dan pemotretan.
“Kalau semuanya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, tentu tidak akan menjadi polemik. Justru transparansi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan,” pungkasnya.
