SURABAYA, KLIKTIMES.ID – Aksi demonstrasi yang digelar Komunitas Cinta Bangsa (KCB) Jawa Timur di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur hingga Gedung Negara Grahadi, Senin (8/6/2026), diwarnai kemunculan sekelompok massa yang membawa slogan “Jawa Timur baik-baik saja”.
Kehadiran kelompok tersebut menyita perhatian lantaran muncul di tengah aksi KCB yang sedang mengangkat sejumlah isu terkait PT Petrogas Jatim Utama (PJU).
Dalam demonstrasi itu, massa KCB mendesak aparat penegak hukum menindaklanjuti sejumlah dugaan persoalan, mulai dari penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR), perpanjangan jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur, hingga dugaan rangkap jabatan dan penerimaan penghasilan ganda.
Tak hanya muncul di lokasi aksi, kelompok pembawa slogan tersebut juga terlihat mengikuti pergerakan massa KCB sejak berunjuk rasa di depan Kejati Jatim hingga menuju Gedung Negara Grahadi.
Di lapangan, kelompok itu disebut-sebut berasal dari unsur Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Informasi tersebut kemudian dikonfirmasi langsung oleh Kliktimes kepada Ketua DPD KSPSI Jawa Timur yang juga menjabat Komisaris Utama PT Petrogas Jatim Utama (Perseroda), H. Achmad Fauzi.
Melalui pesan WhatsApp pada Senin (8/6/2026) malam, Fauzi membenarkan bahwa massa yang hadir dengan membawa slogan tersebut merupakan anggota SPSI.
“Alhamdulillah iya pak, kami Fauzi Ketua DPD KSPSI Jatim,” kata Fauzi.
Namun, saat ditanya apakah kehadiran massa SPSI tersebut merupakan bagian dari instruksi organisasi atau arahan dirinya selaku Ketua DPD KSPSI Jawa Timur, Fauzi tidak memberikan jawaban secara eksplisit.
Ia justru menegaskan bahwa selama ini dirinya tidak pernah mempermasalahkan berbagai aksi demonstrasi yang ditujukan kepada dirinya maupun PT PJU.
“Insya Allah kami berusaha tidak bertanya siapa yang selama ini melakukan demo-demo dengan narasi yang menjatuhkan kami dan siapa yang berada di belakangnya. Apakah murni aspirasi atau karena pesanan pihak tertentu, kami tidak pernah mempermasalahkannya,” ujarnya.
Menurut Fauzi, menjaga komunikasi dan hubungan baik lebih penting dibanding membangun prasangka terhadap pihak lain.
“Bagi kami, untuk mempertanyakan hal seperti itu saja rasanya sungkan, bahkan malu. Kami lebih memilih menjaga akhlak dan menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya memilih mengedepankan komunikasi dalam menyikapi berbagai kritik yang ditujukan kepada dirinya maupun perusahaan.
“Sebisa mungkin kami memilih komunikasi. Bagi kami, mencari saudara jauh lebih penting daripada menjatuhkan orang lain demi kepentingan tertentu,” tuturnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan KCB Jawa Timur, Holik, menilai kemunculan kelompok dengan narasi berbeda di tengah aksi tersebut menimbulkan pertanyaan publik.
Menurutnya, yang menjadi sorotan bukan sekadar identitas kelompok tersebut, melainkan momentum kehadirannya yang bertepatan dengan aksi pengawalan dugaan persoalan di tubuh PT PJU.
“Kami melihat ada beberapa orang yang bukan bagian dari massa aksi masuk ke tengah kerumunan saat orasi berlangsung. Ketika kami bergeser menuju Grahadi, mereka juga terus mengikuti rombongan. Tentu publik berhak bertanya, apa tujuan kehadiran mereka dalam aksi ini,” kata Holik.
Holik menegaskan pihaknya menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat. Namun, ia menilai kemunculan kelompok dengan narasi berbeda pada saat aksi berlangsung dapat menimbulkan persepsi tertentu di tengah masyarakat.
“Kami tidak pernah melarang siapa pun menyampaikan pendapat. Tetapi ketika ada kelompok lain yang muncul dengan narasi berbeda tepat saat kami mengawal dugaan persoalan di PJU, tentu muncul kesan bahwa ada upaya mengimbangi atau bahkan meredam isu yang sedang kami suarakan,” ujarnya.
Menurut Holik, ruang demokrasi seharusnya menjadi sarana memperkuat kontrol publik terhadap berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai aspirasi masyarakat yang meminta transparansi dan penegakan hukum justru tenggelam oleh narasi lain yang tidak berkaitan langsung dengan substansi persoalan yang sedang kami angkat,” tegasnya.
Holik juga menanggapi slogan “Jawa Timur baik-baik saja” yang dibawa kelompok SPSI. Menurutnya, slogan tersebut tidak bisa dilepaskan dari berbagai persoalan hukum yang saat ini masih menjadi perhatian publik di Jawa Timur.
“Kalau Jawa Timur baik-baik saja, lalu penangkapan KPK dalam perkara dana hibah itu apa? Pemeriksaan sejumlah pejabat itu apa? Dugaan pungutan liar sektor ESDM yang sedang ditangani Kejati itu apa? Termasuk penggeledahan anak usaha PT PJU itu apa?” katanya.
Meski demikian, Holik memastikan kemunculan kelompok lain dalam aksi tersebut tidak mengubah fokus perjuangan KCB.
Ia menegaskan pihaknya tetap mendesak percepatan penanganan dugaan penyalahgunaan dana CSR PT PJU Tahun 2024 yang saat ini masih ditangani Kejaksaan Negeri Banyuwangi.
Menurut Holik, lambatnya perkembangan penanganan perkara tersebut berpotensi memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Saya berharap Kajati dan Aspidsus Jatim segera mengambil alih perkara ini. Naikkan ke tahap penyidikan agar posisinya menjadi jelas dan terang benderang,” ujarnya.
Selain itu, KCB juga meminta transparansi terkait perpanjangan jabatan Plt Direktur PT PJU serta mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif terhadap dugaan rangkap jabatan dan dugaan penerimaan penghasilan ganda.
“Kami tidak menuduh siapa pun bersalah. Kami hanya meminta agar seluruh dugaan ini diperiksa secara terbuka, profesional, dan tanpa intervensi. Itu inti dari perjuangan kami,” pungkas Holik.
