SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Perayaan Hari Raya Idulfitri di Jawa Timur tahun ini memunculkan kontras tajam antara agenda seremonial pemerintah dan kondisi riil yang dihadapi masyarakat di wilayah kepulauan.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Dardak menggelar open house di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Kegiatan tersebut dikemas sebagai ajang silaturahmi dan mempererat hubungan antara pemerintah provinsi dengan masyarakat di momen Lebaran.
Sejumlah tamu dari berbagai kalangan hadir dan memanfaatkan kesempatan itu untuk bersalaman serta berdialog langsung dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Suasana hangat dan penuh keakraban tampak mewarnai kegiatan tersebut.
Namun, di balik kemeriahan itu, warga di Pulau Masalembu, Kabupaten Sumenep, justru dihadapkan pada persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Akses jalan menuju pelabuhan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dilaporkan dalam kondisi rusak parah.
Jalan yang berlubang dan tidak rata dinilai membahayakan keselamatan pengguna. Kondisi ini semakin krusial terutama pada periode arus balik Lebaran, ketika mobilitas warga dan distribusi logistik meningkat signifikan.
“Gubernur Jatim seakan tidak peduli terhadap masyarakat Masalembu. Hingga saat ini pelabuhan yang menjadi kewenangan Pemprov tetap dibiarkan rusak meski mengancam keselamatan,” kata Hasan, warga setempat, Minggu (22/3/2026).
Bagi masyarakat kepulauan, Pelabuhan Masalembu bukan sekadar fasilitas transportasi, melainkan urat nadi perekonomian. Kerusakan akses jalan yang berlarut-larut dinilai berdampak langsung pada aktivitas ekonomi, distribusi kebutuhan pokok, hingga keselamatan warga.
Kondisi tersebut memunculkan kritik terhadap prioritas kebijakan pemerintah daerah. Warga menilai perhatian terhadap persoalan infrastruktur dasar belum sebanding dengan intensitas agenda seremonial yang digelar.
“Kami tidak menolak perayaan, tetapi kami juga membutuhkan perhatian nyata. Jalan pelabuhan ini adalah urat nadi kami,” ujar Hasan menegaskan.
Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pusat kegiatan pemerintahan di daratan dengan kebutuhan mendesak masyarakat di wilayah kepulauan. Infrastruktur yang layak dinilai menjadi kebutuhan utama yang tidak bisa ditunda.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, saat dihubungi Kliktimes pada Minggu (22/3/2026) pukul 11.36 WIB terkait kondisi tersebut, belum memberikan respons hingga berita ini diterbitkan.
