PAMEKASAN | KLIKTIMES.ID – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pamekasan menggelar diskusi publik yang dirangkai dengan buka puasa bersama pada Selasa (10/3/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Caffe Kedai Sebelas12, Teja Timur, Pamekasan, Jawa Timur itu menjadi ruang dialog antara aktivis pemuda, mahasiswa, dan pemangku kebijakan untuk membahas persoalan pengelolaan sumber daya alam di Madura.
Dalam forum tersebut, panitia menghadirkan dua narasumber, yakni akademisi Moh. Faridi, M.Pd dan anggota Komisi II DPRD Pamekasan, Nadi Mulyadi.
Diskusi itu menyoroti sejumlah isu penting, mulai dari paradoks yang dialami petani garam di Madura, tata kelola sumber daya alam, hingga pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan potensi alam secara berkelanjutan.
Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Pamekasan, Basri, mengatakan kegiatan tersebut sengaja digelar sebagai ruang refleksi sekaligus dialog terbuka mengenai kondisi sumber daya alam di daerah, khususnya sektor pertanian dan garam yang menjadi salah satu identitas Madura.
“Melalui diskusi ini kami ingin membuka ruang percakapan yang lebih luas tentang bagaimana sumber daya alam dikelola. Jangan sampai potensi besar yang dimiliki Madura justru tidak memberi dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Basri.
Menurutnya, persoalan petani garam di Madura menjadi contoh nyata adanya paradoks dalam pengelolaan sumber daya alam. Di satu sisi, Madura dikenal sebagai salah satu sentra garam nasional, namun di sisi lain para petaninya masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari fluktuasi harga hingga sistem tata niaga.
“Ini yang kami sebut sebagai paradoks. Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi kesejahteraan petaninya belum sepenuhnya terangkat. Karena itu, forum diskusi seperti ini penting agar muncul pemikiran baru dan solusi bersama,” ujarnya.
Basri menambahkan, kegiatan diskusi publik tersebut juga menjadi upaya untuk mengingatkan kembali masyarakat terhadap amanat konstitusi terkait pengelolaan sumber daya alam.
“Dalam UUD 1945 disebutkan dengan jelas bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” jelasnya.
Menurut Basri, prinsip tersebut seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Artinya, pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya menguntungkan segelintir pihak. Harus ada keberpihakan nyata kepada masyarakat, terutama para petani dan nelayan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam memanfaatkan potensi alam,” tegasnya.
Ia juga berharap kegiatan semacam ini dapat memicu munculnya gagasan segar dari kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa dan aktivis organisasi kepemudaan.
“Kami ingin generasi muda tidak hanya menjadi penonton dalam isu-isu pengelolaan sumber daya alam. Mereka harus terlibat aktif, memberikan kritik, ide, dan solusi,” katanya.
Menurut Basri, keterlibatan generasi muda sangat penting karena mereka akan menjadi aktor utama dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan.
“Kalau anak-anak muda sudah mulai peduli terhadap isu pertanian, garam, dan sumber daya alam, maka masa depan daerah ini akan lebih terjaga. Diskusi seperti ini adalah langkah kecil untuk membangun kesadaran itu,” tambahnya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh berbagai organisasi kepemudaan dan mahasiswa, di antaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Selain menjadi forum bertukar gagasan, kegiatan yang dikemas dalam suasana Ramadan ini juga dimanfaatkan sebagai ajang mempererat silaturahmi antara organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan para pemangku kebijakan di Kabupaten Pamekasan.
“Momentum Ramadan ini kami manfaatkan tidak hanya untuk berbuka puasa bersama, tetapi juga untuk memperkuat silaturahmi dan membangun komunikasi yang lebih baik antara pemuda, mahasiswa, dan para pengambil kebijakan,” pungkas Basri.
