SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mulai mematangkan langkah menuju transisi Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai bagian dari arah pembangunan daerah lima tahun ke depan. Kebijakan ini disiapkan untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus menopang ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Untuk merumuskan kebijakan tersebut, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta kalangan akademisi. Koordinasi lintas lembaga itu digelar di Sumenep, Kamis (22/1/2026).
Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto menegaskan, isu energi merupakan persoalan strategis yang tak bisa ditangani secara parsial. Menurutnya, energi tidak hanya soal ketersediaan pasokan, tetapi juga berkaitan erat dengan keberlanjutan pembangunan dan ketahanan ekonomi daerah.
“Energi menjadi salah satu fondasi utama pembangunan. Karena itu, kebijakan yang disusun harus matang, terencana, dan berbasis riset,” kata Arif.
Saat ini, Pemkab Sumenep mulai menyiapkan strategi transisi EBT melalui kebijakan yang terarah dan berbasis kajian ilmiah. Dukungan BRIN dinilai krusial, terutama dalam penyediaan data, kajian ilmiah, hingga pengembangan teknologi tepat guna yang sesuai dengan potensi lokal.
Arif menyebut, kebijakan pengembangan EBT ke depan akan diintegrasikan ke dalam seluruh dokumen perencanaan daerah, mulai dari RPJPD, RPJMD, hingga RKPD, agar pelaksanaannya berkelanjutan dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Pengembangan EBT akan diarahkan secara terintegrasi, sehingga kebijakannya konsisten dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, Kabupaten Sumenep memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan. Mulai dari energi surya, biomassa, biogas, hingga energi berbasis kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat.
“Potensinya besar, tetapi perlu riset dan inovasi agar pemanfaatannya tepat sasaran dan berkelanjutan,” jelas Arif.
Melalui kolaborasi dengan BRIN dan akademisi, Pemkab Sumenep berharap terbangun harmonisasi visi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan begitu, kebijakan EBT yang disusun tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif dan mudah diterapkan di lapangan.
“Kami berharap ada rekomendasi kebijakan EBT yang realistis dan sesuai dengan karakteristik wilayah Sumenep,” imbuhnya.
Ke depan, model pengembangan EBT juga akan diarahkan agar langsung menyentuh masyarakat. Targetnya, kemandirian energi dapat tercapai sekaligus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga dan penguatan ekonomi lokal.
“Kolaborasi ini kami harapkan menjadi langkah konkret menuju pembangunan daerah yang berkelanjutan,” pungkas Arif.
