SUMENEP – Dugaan keberadaan bangunan fiktif di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Masthuriyah, Dusun Basoka Tengah, Desa Basoka, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur menuai polemik.
Pasalnya, meski dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tercatat memiliki 12 ruang kelas dan 7 toilet, kenyataan di lapangan justru jauh berbeda.
Kepala PKBM Al-Masthuriyah, Mahfud Reyadi, saat dimintai konfirmasi oleh Klik Times secara terbuka mengakui bahwa bangunan fisik ruang-ruang kelas memang tidak ada.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Benar-benar, karena itu acuannya rombel,” ujarnya singkat, merujuk pada istilah rombongan belajar yang digunakan dalam pelaporan administratif, Senin (23/6/2025).
Namun, pernyataan ini justru memunculkan pertanyaan serius mengenai keakuratan data Dapodik. Dalam data resmi tersebut, PKBM yang dipimpin oleh Kepala Sekolah Mahfud Reyadi tercatat memiliki sarana belajar lengkap berupa belasan ruang kelas dan sejumlah fasilitas sanitasi. Sayangnya, pengakuan Kepala PKBM bertolak belakang dengan catatan tersebut.
Warga setempat pun mengungkapkan kecurigaan mereka. Menurut mereka, bangunan fisik yang disebut-sebut sebagai ruang kelas tidak pernah terlihat berdiri di wilayah itu. Bahkan, kegiatan pembelajaran pun dinilai tidak berlangsung sebagaimana mestinya.
“Katanya lembaga pendidikan alternatif masyarakat tapi bangunan yang digunakan khusus untuk kegiatan belajar nggak ada,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya kepada Klik Times, Senin (23/6/2025).
Warga lainnya menguatkan dugaan tersebut dengan menyebut bahwa aktivitas pembelajaran lebih sering dilakukan di rumah penduduk bukan di gedung yang secara resmi difungsikan sebagai ruang kelas. Minimnya fasilitas sanitasi juga menjadi sorotan.
“Mirisnya, toiletnya saja nggak ada. Kalau benar ada kelas belajar, harusnya fasilitas dasar seperti itu tersedia,” keluh warga tersebut.
Kontras antara pengakuan Kepala PKBM dan realitas yang disampaikan warga mengindikasikan potensi penyimpangan dalam pelaporan lembaga pendidikan.
Keberdaan data fiktif dalam sistem pendidikan seperti Dapodik bukan hanya berdampak pada kredibilitas lembaga tapi juga berisiko menimbulkan kerugian negara jika terkait dengan penyaluran anggaran.
Hingga Selasa (24/6/2025) pukul 13.01 WIB, upaya konfirmasi yang dilakukan Klik Times kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep belum mendapat tanggapan. Begitu pula, belum ada klarifikasi lanjutan dari Kepala PKBM Al-Masthuriyah, Mahfud Reyadi, terkait dugaan yang mencuat.
