SURABAYA | KLIKTIMES.ID – Kekhawatiran terhadap masa depan ekonomi Madura lima tahun mendatang kembali mencuat. Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sekaligus pendiri Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (ALARM), Ach Toifur Ali Wafa, menilai kebijakan pemerintah pusat yang membekukan sejumlah perusahaan rokok (PR) di Pulau Madura akan berdampak serius terhadap perekonomian daerah.
Hal tersebut disampaikan Toifur secara langsung kepada anggota DPD RI, Dr. Lia Istifhama, S.Sos.I., M.E.I., yang juga dikenal sebagai keponakan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Menurut Toifur, sapaan akrabnya, kebijakan pembekuan PR di empat kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep serta pembatasan pita cukai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas instruksi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, telah menekan sektor ekonomi rakyat.
“Langkah ini seperti upaya sistematis untuk menekan ekonomi Madura. Padahal selama ini, perusahaan rokok menjadi penopang harga tembakau agar tidak jatuh di pasaran,” tegas Toifur, Kamis (30/10/2025).
Lebih lanjut Thoifur menjelaskan, perusahaan rokok lokal selama ini berperan penting menjaga stabilitas harga tembakau dengan menjadi pembeli utama hasil panen petani. Pembekuan izin usaha dan pembatasan pita cukai membuat petani kehilangan pasar, sehingga berpotensi menurunkan pendapatan mereka secara drastis.
“Kalau perusahaan rokok terus dibekukan dan pita cukai dibatasi, petani akan kesulitan menjual hasil panennya. Madura bisa kehilangan komoditas andalan dan kebanggaan ekonominya,” ujarnya.
Ceo Nusa Insider itu menilai kebijakan Kementerian Keuangan tersebut justru berpotensi menciptakan masalah baru. Alih-alih menekan kerugian negara, kebijakan itu dapat memicu pengangguran baru di tingkat buruh pabrik dan petani tembakau.
“Kementerian Keuangan seharusnya mencari solusi yang bijak, bukan mematikan usaha kecil yang justru menopang ekonomi masyarakat Madura,” ucapnya.
Sebagai solusi, Toifur mengusulkan agar pemerintah membuka kembali ruang dialog dengan pengusaha rokok lokal, petani, dan legislatif untuk mencari jalan tengah. Ia menawarkan beberapa alternatif, di antaranya penerbitan pita cukai kelas tiga khusus untuk industri kecil atau pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tembakau di Madura.
“Dengan begitu, negara tetap bisa mengawasi dan menarik pendapatan dari cukai, tanpa harus mematikan ekonomi rakyat kecil,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Senator DPD RI Dr. Lia Istifhama menyampaikan apresiasi terhadap aspirasi yang disampaikan oleh Toifur Ali Wafa. Ia menilai kekhawatiran aktivis muda Madura itu sangat beralasan, mengingat industri tembakau dan rokok merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat Madura.
“Saya sangat menghargai masukan dari Mas Toifur. Isu pembekuan perusahaan rokok dan pembatasan pita cukai ini harus mendapat perhatian serius karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat penghasil tembakau,” ujar Lia.
Ning Lia, sapaan akrabnya, berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui jalur konstitusional di tingkat pusat. Menurutnya, Madura merupakan wilayah strategis dengan dua komoditas unggulan garam dan tembakau yang harus dijaga keberlangsungannya.
“Kebijakan pemerintah pusat semestinya berpihak pada daerah penghasil komoditas strategis. Pemberdayaan ekonomi lokal adalah bagian penting dari pembangunan nasional yang inklusif,” tegasnya.
Ning Lia juga mengingatkan agar setiap kebijakan yang diambil tidak menimbulkan kesenjangan ekonomi antarwilayah.
“Pemerintah perlu mendengar suara rakyat, terutama dari wilayah yang menopang sektor pertanian dan industri kecil,” ujarnya.
Senator Inspiratif itu menilai peran generasi muda seperti Toifur sangat penting dalam menjaga keseimbangan kebijakan nasional.
“Masukan seperti ini sangat berharga. Saya akan sampaikan langsung kepada Kementerian Keuangan agar persoalan ini mendapat perhatian dan solusi yang berpihak kepada masyarakat Madura,” katanya.
Kandati demikian, Senator asal Jawa Timur itu menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, legislatif, dan pelaku usaha untuk menjaga keberlanjutan ekonomi daerah. Ia mendorong agar dialog lintas lembaga segera dilakukan demi mencari solusi konkret.
“Kita harus membangun komunikasi yang baik agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil. Jangan sampai Madura kehilangan identitas ekonominya,” pungkasnya.
