SUMENEP – Polemik dugaan pemalsuan tanda tangan dalam proses pengajuan berkas organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Persiapan Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura tengah menjadi perhatian publik, terutama di kalangan kader organisasi.
Beberapa pengurus HMI Komisariat Persiapan UNIBA Madura mengaku identitasnya dicatut dalam dokumen resmi organisasi tanpa persetujuan. Haikal Maulana, salah satu pengurus, secara tegas membantah keterlibatannya dalam penandatanganan dokumen tersebut.
“Saya tidak merasa menandatangani berkas itu. Ini sangat merugikan saya dan mencoreng integritas organisasi,” ujar Haikal dalam keterangan tertulis yang diterima Kliktimes, Jumat (21/6/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Senada dengan Haikal, RB Bagas Noer Mahendra juga mengaku tidak pernah memberikan tanda tangan dan menduga ada penyalahgunaan jabatan di balik pengajuan berkas itu.
“Ini jelas mengarah pada praktik tidak sehat demi kepentingan pribadi,” ujarnya singkat.
Menanggapi polemik tersebut, Ketua Umum HMI Cabang Sumenep, Faisol Ridho, mengimbau agar permasalahan ini diselesaikan di lingkup internal komisariat. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan urusan internal yang seyogianya diselesaikan secara organisatoris.
“Itu urusan internal, selesaikan di internal UNIBA saja yang tahu,” kata Faisol saat dikonfirmasi Kliktimes.
Meski demikian, Faisol tetap mendorong agar persoalan tersebut segera diusut tuntas demi menjaga marwah organisasi.
“Saya mendorong untuk persoalan itu segera diselesaikan,” ujarnya lebih lanjut.
Pernyataan tersebut mencerminkan sikap hati-hati Cabang dalam menanggapi konflik internal di level komisariat. Namun di sisi lain, situasi ini memunculkan desakan agar kepengurusan Cabang lebih proaktif dalam menjaga integritas organisasi khususnya dalam kasus yang menyangkut dugaan pemalsuan dokumen resmi.
Sementara itu, keresahan mulai tumbuh di kalangan kader HMI Komisariat Persiapan UNIBA Madura. Mereka khawatir, jika masalah ini tidak segera dituntaskan, dapat mencoreng nama baik organisasi.
“Masalah ini tidak bisa dianggap sepele. Harus ada klarifikasi terbuka dan diselesaikan secara organisatoris agar tak jadi preseden buruk ke depan,” ujar Jefri, salah satu kader HMI.
Hingga kini, permasalahan tersebut masih menjadi bahan diskusi hangat di lingkungan kader HMI. Desakan agar HMI Cabang Sumenep turun tangan secara aktif juga terus menguat seiring harapan agar kepercayaan terhadap proses organisasi tetap terjaga.
