SUMENEP, KLIKTIMES.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta pemerintah daerah (pemda) dan PT PLN (Persero) mendata desa, dusun, hingga rumah tangga yang belum menikmati akses listrik secara memadai.
Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemerataan listrik dengan target seluruh desa di Indonesia teraliri listrik pada 2029-2030.
Bahlil mengungkapkan, saat ini masih terdapat sekitar 11.000 desa yang belum memperoleh akses listrik. Selain itu, jutaan rumah tangga belum memiliki sambungan listrik sendiri.
“Jadi itu yang pemerintah lakukan, agar semua desa dan dusun wajib untuk mereka mendapatkan hak yang sama, yaitu manfaat pelayanan daripada listrik. Dan listrik ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Bahlil.
Hal itu disampaikan Bahlil saat meninjau Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Kamis (15/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Bahlil meninjau pembangunan jaringan listrik dan gardu distribusi di Dusun Prau Bosok. Meski jaringan listrik telah tersedia, pasokan di wilayah itu belum optimal akibat tegangan rendah.
Sejumlah keluarga bahkan masih mengandalkan sambungan listrik dari rumah tetangga karena belum memiliki sambungan sendiri.
“Dulu, daerah ini, wilayah ini khususnya, itu sudah ada listrik. Tapi tegangannya rendah. Maka, arus yang masuk untuk mengalir listrik itu tidak maksimal. Program yang kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan arus masuknya listrik supaya kuat,” ujar Bahlil.
Melalui Program Lisdes 2025, pemerintah membangun jaringan tegangan menengah sepanjang 0,549 kilometer sirkuit, jaringan tegangan rendah sepanjang 0,91 kilometer sirkuit, serta satu gardu distribusi berkapasitas 50 kVA untuk melayani 93 calon pelanggan rumah tangga.
Program tersebut dilengkapi BPBL bagi rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik mandiri. Bantuan mencakup instalasi listrik rumah, Sertifikat Laik Operasi (SLO), penyambungan listrik berdaya 900 VA, serta token listrik perdana senilai Rp100.000.
Di Kabupaten Karawang, BPBL pada 2025 telah menjangkau 915 rumah tangga. Pada 2026, program ini menargetkan 683 rumah tangga. Sementara itu, BPBL di Jawa Barat pada 2026 ditargetkan menjangkau 25.000 rumah tangga.
Bahlil menegaskan, pemerataan listrik tidak hanya dilakukan dengan membangun jaringan, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh pasokan yang memadai dan memiliki sambungan listrik sendiri.
Pemerintah berharap perluasan akses listrik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung kegiatan belajar, serta membuka peluang usaha produktif, terutama di wilayah yang selama ini belum terlayani secara optimal.***
