PAMEKASAN | KLIKTIMES.ID – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Madura (UNIRA) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pamekasan, Rabu (14/8/2025).
Mereka menuntut Bupati Pamekasan, Dr. K.H. Kholilurrahman, S.H., M.Si., untuk mengambil langkah tegas terhadap sistem pelayanan publik yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Tuntutan mahasiswa meliputi perbaikan pelayanan kesehatan, penanganan kerusakan lingkungan yang dianggap tidak bertanggung jawab, serta penguatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pamekasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sudah pernah beraudiensi, tapi jawaban Bupati normatif. Maka kami sepakat menggelar demo untuk transparansi tuntutan agar publik tahu. Kami minta Bupati menemui kami tanpa diwakilkan oleh siapapun,” tegas Koordinator Lapangan yang juga Ketua BEM UNIRA, dalam orasinya.
Aksi tersebut berlangsung tegang dan nyaris ricuh dengan aparat kepolisian. Bupati Pamekasan tak kunjung menemui massa aksi, sehingga sejumlah mahasiswa nekat menerobos masuk hingga menyegel kantor bupati sebagai bentuk protes.
Koordinator aksi, Presiden Mahasiswa UNIRA, Izet Alfian Fatahillah, menyatakan bahwa aksi akan digelar kembali dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka diabaikan. “Bupati juga tidak mau menandatangani tuntutan kami. Ini bentuk lemahnya komitmen,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Pamekasan, KH. Kholilurrahman, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah perbaikan, meski beberapa hal memerlukan proses dan tahapan.
“Soal pelayanan pasien hemodialisis (HD), kami sudah maksimalkan hingga tiga shift sampai pukul 01.00 dini hari. Setelah itu alat harus diistirahatkan agar tidak cepat rusak,” jelasnya.
Bupati menambahkan, pihaknya telah bekerja sama dengan pihak terkait untuk menambah mesin cuci darah, dengan target pelayanan mencapai empat shift. Sementara itu, terkait tambang ilegal, ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk penyelesaiannya.
“Kami akan selesaikan persoalan tambang ini bersama OPD terkait. Target kami pelayanan kesehatan dan penegakan aturan lingkungan bisa berjalan lebih baik,” tandasnya.
