SUMENEP, KLIKTIMES.ID – Kerusakan parah Jalan Raya Campaka–Ganding, tepatnya di kawasan Gunung Saim, Desa Campaka, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Kondisi tersebut mendorong aktivis Sumenep, Basori, mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) segera turun tangan melakukan perbaikan.
Basori menilai, kerusakan jalan di kawasan tersebut tidak bisa terus dibiarkan. Pasalnya, sejumlah titik mengalami kerusakan berupa lubang, permukaan bergelombang, hingga bagian jalan yang rusak cukup dalam, terutama di jalur tanjakan.
Kondisi itu membuat pengendara harus ekstra hati-hati ketika melintas. Selain mengganggu kenyamanan perjalanan, kerusakan tersebut juga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan, khususnya bagi pengendara yang melintasi jalur tanjakan.
Menurut Basori, Jalan Raya Campaka–Ganding merupakan salah satu akses penting yang setiap hari dimanfaatkan masyarakat untuk menunjang berbagai aktivitas, mulai dari kepentingan ekonomi, pendidikan, hingga mobilitas sehari-hari.
“Saya mengecam keras kondisi Jalan Raya Campaka–Ganding, khususnya di sekitar Gunung Saim, yang mengalami kerusakan parah. Ini merupakan jalan utama yang digunakan para pengendara. Kalau kondisinya terus dibiarkan, tentu sangat berisiko terhadap keselamatan masyarakat yang setiap hari melintas,” tegas Basori kepada Kliktimes, Jum’at (6/11/2026).
Ia meminta Dinas PUTR Kabupaten Sumenep tidak hanya menunggu laporan maupun keluhan masyarakat. Menurutnya, kerusakan yang terlihat di lapangan seharusnya menjadi alasan bagi instansi terkait untuk segera melakukan pengecekan dan menentukan langkah penanganan.
“PUTR harus turun langsung melihat kondisi jalan di sekitar Gunung Saim. Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah ada korban kecelakaan. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Selain mendesak Dinas PUTR, Basori juga meminta Pemerintah Desa Campaka ikut mengawal persoalan tersebut dengan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah kabupaten.
Ia mengakui, kewenangan pembangunan dan perbaikan jalan belum tentu berada di tangan pemerintah desa. Namun, menurutnya, keterbatasan kewenangan bukan alasan untuk tidak mengambil peran dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Pemerintah desa, kata dia, dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten, melaporkan kondisi kerusakan, mengajukan usulan perbaikan, hingga mengawal aspirasi warga agar mendapatkan tindak lanjut dari instansi yang berwenang.
“Pemerintah desa memang belum tentu memiliki kewenangan untuk memperbaiki jalan tersebut. Tetapi bukan berarti tidak bisa berbuat apa-apa. Kepala desa harus ikut menyampaikan kondisi jalan kepada pemerintah kabupaten dan mengawal usulan perbaikan sampai ada kepastian penanganan,” ungkapnya.
Basori berharap Dinas PUTR segera melakukan pemeriksaan langsung untuk memastikan tingkat kerusakan sekaligus menentukan bentuk penanganan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ia juga meminta pemerintah desa dan pemerintah kabupaten membangun koordinasi agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut.
“Jangan sampai kerusakan terus dibiarkan hingga menimbulkan kecelakaan. Kami berharap Dinas PUTR dan pemerintah desa bisa bersinergi. Jangan saling menunggu. Masyarakat membutuhkan jalan yang aman dan layak dilalui,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Sumenep, Eri Susanto, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi KlikTimes pada Jumat (6/11/2026) sekitar pukul 10.05 WIB hingga berita ini diterbitkan.
