JAKARTA, KLIKTIMES.ID – Pergantian kepemimpinan Bank Indonesia (BI) dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter agar tidak hanya berdampak pada pasar keuangan, tetapi juga dirasakan langsung oleh pelaku usaha di sektor riil.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair), Prof. Dr. Achsanul Qosasi, menilai tantangan utama pimpinan BI berikutnya adalah mempersempit kesenjangan antara stabilitas ekonomi makro dan akses pembiayaan, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Pertanyaan paling mendasar yang harus dijawab oleh pimpinan BI berikutnya adalah: sampai di mana kebijakan moneter itu berhenti?” ujar Achsanul, Kamis (13/8/2026).
Transmisi Kebijakan Dinilai Belum Optimal
Achsanul menjelaskan, transmisi kebijakan moneter setidaknya memiliki dua dimensi utama, yakni biaya (cost) dan akses (access).
Dari sisi biaya, kebijakan suku bunga dinilai mampu memberikan sinyal kuat kepada pasar keuangan. Namun, persoalan muncul ketika kebijakan tersebut harus diteruskan menjadi akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor riil.
Menurut dia, stabilitas rupiah dan respons positif pasar keuangan belum otomatis menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat bawah ikut membaik.
” Sinyal biaya bekerja dengan cepat di pasar keuangan. Namun, sinyal akses bagi sektor usaha bawah justru tersendat. Ketika indikator makro tampak membaik, penyaluran kredit modal kerja untuk usaha kecil malah mengalami perlambatan. Di sinilah letak kemacetan transmisi moneter kita,” jelasnya.
Kondisi tersebut, kata Achsanul, perlu menjadi perhatian serius bagi pimpinan BI mendatang. Kebijakan moneter tidak cukup hanya mengandalkan stabilitas jangka pendek dan respons terhadap dinamika pasar keuangan global.
BI Diminta Dorong Kredit ke Sektor Riil
Achsanul mendorong BI memperkuat kebijakan makroprudensial agar perbankan memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan likuiditas kepada sektor produktif.
Menurutnya, akses pembiayaan yang terbatas bagi UMKM dapat berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, kebijakan suku bunga dan instrumen likuiditas yang dirumuskan BI harus memiliki dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Uji kelayakan di DPR mungkin akan banyak membedah isu suku bunga, inflasi, dan stabilitas rupiah. Tetapi tugas riil Gubernur BI di lapangan adalah memastikan agar keputusan suku bunga dan instrumen likuiditas yang dirumuskan di ruang rapat Dewan Gubernur bisa sampai ke meja pemilik usaha kecil yang membutuhkan modal kerja,” tegasnya.
Kepemimpinan Baru Dituntut Lebih Inklusif
Achsanul berharap kepemimpinan BI ke depan mampu memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait. Tujuannya agar kebijakan moneter tidak berhenti pada pencapaian indikator makroekonomi, tetapi juga mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.
Menurutnya, keberhasilan kebijakan moneter semestinya tidak hanya diukur dari stabilitas nilai tukar, inflasi, maupun respons pasar keuangan. Kemampuan kebijakan tersebut membuka akses pembiayaan dan menggerakkan sektor riil juga menjadi indikator penting.
“Jangan sampai stabilitas makro tercapai, tetapi pelaku usaha kecil tetap kesulitan mendapatkan modal kerja. Transmisi kebijakan moneter harus benar-benar sampai ke sektor riil,” pungkasnya.
