SURABAYA, KLIKTIMES.ID – Solidaritas Aksi Rakyat Indonesia Jawa Timur (SATRIA JATIM) mendesak pemerintah menghentikan total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan skema yang saat ini berjalan.
Desakan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara SATRIA JATIM dan DPRD Jawa Timur di Ruang Rapat Komisi A DPRD Jatim, Kamis (10/9/2026).
SATRIA JATIM juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh dan memformulasikan ulang skema MBG agar lebih menjamin keamanan dan keselamatan penerima manfaat.
RDP tersebut dihadiri Ketua Komisi A DPRD Jatim Dedi Irwansah, anggota Komisi A Erick Komala, anggota Komisi C sekaligus Ketua Fraksi Golkar Pranaya Yudha Mahardika, serta anggota Komisi E Suli Daim.
Dalam RDP, SATRIA JATIM menyoroti persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Berdasarkan data yang disampaikan dalam forum tersebut, kasus keracunan yang berkaitan dengan program MBG disebut telah mencapai 2.644 korban.
Koordinator SATRIA JATIM Mahmudi menilai jumlah tersebut sudah lebih dari cukup untuk menjadi dasar penghentian skema MBG yang berjalan saat ini.
“Menurut kami, kelalaian sampai menelan korban ini sudah lebih dari cukup untuk menghentikan MBG. Bukan penghentian sementara, tetapi dihentikan total. Setelah itu, pemerintah harus memformulasikan ulang skemanya,” kata Mahmudi.
Dia menegaskan, SATRIA JATIM tidak mempersoalkan tujuan program MBG untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Namun, tujuan tersebut harus dibarengi mekanisme pelaksanaan yang mampu menjamin keselamatan penerima manfaat.
“Kami tidak menolak tujuan pemenuhan gizi. Yang kami persoalkan adalah skemanya. Kalau skema yang berjalan menimbulkan persoalan serius sampai ada korban, maka harus dihentikan dan diformulasikan ulang,” ujarnya.
Salah satu alternatif yang ditawarkan SATRIA JATIM yakni mengkaji sistem penyediaan makanan berbasis sekolah, seperti model kantin sekolah di Jepang.
Menurut Mahmudi, model tersebut tidak harus diterapkan secara mentah di Indonesia. Namun, prinsip penyediaan dan konsumsi makanan di lingkungan sekolah dapat dipelajari untuk memperpendek rantai distribusi sekaligus memperkuat pengawasan.
“Misalnya kita bisa mengkaji model kantin sekolah seperti di Jepang. Tidak harus meniru secara mentah, tetapi prinsipnya bisa kita pelajari. Makanan disiapkan dan dikonsumsi di lingkungan sekolah sehingga pengawasan bisa lebih dekat dan rantai distribusinya dapat diperpendek,” jelasnya.
Mahmudi menambahkan, formulasi ulang MBG harus dilakukan secara menyeluruh dengan mengevaluasi seluruh rantai penyelenggaraan program.
Evaluasi tersebut, kata dia, harus mencakup pengadaan bahan makanan, proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, pengawasan, hingga mekanisme pertanggungjawaban.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jatim Dedi Irwansah mengapresiasi seluruh aspirasi dan masukan yang disampaikan SATRIA JATIM dalam RDP.
“Dari kami, semua suara dan masukan kami apresiasi. Nanti akan kami berikan rekomendasi sesuai dengan kewenangan DPRD,” ujar Dedi.
Terkait permintaan SATRIA JATIM untuk menggelar RDP lanjutan dengan menghadirkan pihak-pihak terkait, Dedi mengatakan agenda tersebut nantinya akan dikoordinasikan melalui Komisi E DPRD Jatim.
“Untuk permintaan RDP lanjutan nanti biar diagendakan Komisi E dengan pihak-pihak terkait,” katanya.
SATRIA JATIM berharap RDP lanjutan dapat menghadirkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam penyelenggaraan MBG. Dengan demikian, evaluasi tidak berhenti pada pembahasan, tetapi menghasilkan formulasi baru yang lebih aman bagi masyarakat.
Mahmudi menegaskan keselamatan penerima manfaat harus menjadi pertimbangan utama dalam menjalankan setiap program pemerintah.
“Jangan sampai program yang tujuannya baik justru menghasilkan persoalan karena sistemnya tidak tepat. Negara harus berani menghentikan skema yang bermasalah, kemudian menyusun kembali skema MBG yang lebih aman, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
