SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Program Horticulture Development in Dryland Areas Project (HDDAP) yang dijalankan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep menuai sorotan.
Besarnya anggaran mencapai Rp1,7 triliun memunculkan kekhawatiran akan potensi pengulangan pola lama yang berujung pada proyek tidak beres alias amburadul.
HDDAP merupakan bagian dari program nasional yang didukung Kementerian Pertanian RI, Asian Development Bank (ADB), dan International Fund for Agricultural Development (IFAD). Program ini menyasar 13 kabupaten, termasuk Sumenep, dengan tujuan mempercepat pengembangan sektor pertanian di wilayah lahan kering.
Namun di lapangan, efektivitas program mulai diragukan. Kekhawatiran tersebut berkaca pada proyek sebelumnya, yakni Pompa Air Tanpa Motor (PATM) di Desa Lebeng Barat, Kecamatan Pasongsongan.
Proyek yang dibangun sejak 2019 itu kini dilaporkan tidak berfungsi optimal. Bahkan, kondisinya disebut amburadul dan tidak memberikan manfaat signifikan bagi petani. Proyek tersebut diketahui berjalan saat Chainur Rasyid masih menjabat sebagai Kepala Diskop UKM Perindag.
Tak hanya itu, dalam proyek tersebut, Chainur Rasyid—yang akrab disapa Inung—juga sempat disorot oleh sejumlah aktivis di Sumenep. Sorotan itu bahkan berujung pada pelaporan ke Polda Jawa Timur.
Forum Pemuda Pemerhati Kinerja Pemerintah (FP2KP) Sumenep melalui perwakilannya, Ferdy, menilai kondisi tersebut menjadi indikator adanya persoalan mendasar dalam pelaksanaan program pemerintah.
“Ini bukan sekadar persoalan teknis. Ada pola yang berulang, yakni pembangunan tanpa diiringi pemeliharaan. Akibatnya, fasilitas yang dibangun tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Ferdy, Rabu (29/4/2026).
Menurutnya, pengalaman proyek PATM seharusnya menjadi bahan evaluasi serius sebelum pemerintah melanjutkan program berskala besar seperti HDDAP.
“Jangan sampai HDDAP hanya besar di atas kertas, tetapi minim dampak nyata di lapangan. Kasus di Lebeng Barat seharusnya jadi alarm,” tegasnya.
Ferdy juga menyinggung kepemimpinan Kepala DKPP Sumenep, Chainur Rasyid. Ia menilai, rekam jejak kebijakan sebelumnya perlu menjadi perhatian agar kesalahan serupa tidak terulang.
“Ini bukan soal personal, tapi pola kebijakan. Ada catatan dari kebijakan sebelumnya yang belum tuntas. Kalau pendekatannya masih sama, risiko kegagalan tetap ada,” ujarnya.
Ia menambahkan, besarnya anggaran tidak otomatis menjamin keberhasilan program. Keberhasilan, kata dia, sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, pengawasan, serta keterlibatan masyarakat.
“Kalau pendekatannya masih top-down dan minim kontrol, program berpotensi tidak berkelanjutan. Harus ada perbaikan tata kelola,” katanya.
Ferdy juga menekankan pentingnya peran petani sebagai subjek utama dalam pembangunan pertanian.
“Partisipasi petani harus diperkuat sejak perencanaan sampai evaluasi. Kalau tidak, program hanya akan jadi laporan administratif,” lanjutnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa keterlibatan lembaga internasional seperti ADB dan IFAD seharusnya mendorong penerapan standar tata kelola yang lebih baik. Namun tanpa komitmen kuat di tingkat daerah, standar tersebut berisiko tidak berjalan optimal.
“Program ini harusnya jadi momentum pembenahan. Kalau tidak ada evaluasi serius, kekhawatiran akan terulangnya kegagalan program sebelumnya sangat wajar,” pungkasnya.
Hingga kini, publik masih menantikan langkah konkret dari DKPP Sumenep di bawah kepemimpinan Chainur Rasyid untuk memastikan program HDDAP berjalan efektif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi petani, bukan sekadar proyek jangka pendek.
