PAMEKASAN | KLIKTIMES.ID – Pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pamekasan menuai sorotan. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Murtajih yang berada di bawah kendali Yayasan Al-Bukhori dilaporkan belum tersentuh inspeksi mendadak (sidak) oleh pemerintah daerah.
Padahal, Wakil Bupati Pamekasan, Sukriyanto, yang juga menjabat sebagai Kepala Satgas MBG wilayah Pamekasan, sebelumnya telah menjadwalkan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dapur penyedia MBG.
Agenda tersebut bertujuan untuk memastikan kualitas makanan, kelayakan dapur, serta kepatuhan terhadap standar operasional yang telah ditetapkan.
Namun, hingga beberapa bulan setelah rencana itu diumumkan, pelaksanaan sidak dinilai belum merata. Sejumlah pihak mempertanyakan mengapa SPPG Murtajih belum masuk dalam daftar lokasi yang diperiksa oleh tim satuan tugas (satgas) kabupaten.
Aktivis Pamekasan, Faynani, menilai kondisi ini menimbulkan kesan adanya perlakuan khusus terhadap SPPG Murtajih. Menurutnya, jika benar ada dapur yang belum tersentuh pengawasan, hal itu berpotensi mencederai prinsip keadilan dalam pelaksanaan program.
“Kalau sidak memang untuk memastikan kualitas dan kepatuhan, harusnya semua diperiksa tanpa pengecualian. Ketika ada satu titik yang belum tersentuh, wajar kalau publik menilai ada kesan diistimewakan,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).
Sorotan ini semakin menguat karena program MBG berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah menetapkan standar operasional pelaksanaan secara ketat.
Di sisi lain, di lapangan muncul dugaan ketidaksesuaian, mulai dari pengurangan anggaran per ompreng hingga kondisi dapur yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar kelayakan.
Minimnya pengawasan di sejumlah titik, khususnya di SPPG Murtajih, dinilai berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Aktivis mendesak pemerintah daerah agar segera melakukan klarifikasi dan memastikan pengawasan berjalan merata di seluruh dapur MBG.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada pihak terkait belum membuahkan hasil. Kepala SPPG dan mitra pelaksana belum memberikan tanggapan saat dihubungi.
Pewarta telah mencoba menghubungi pihak yang bersangkutan melalui WhatsApp pada Jum’at (1/5/ 2026) pukul 09.47 WIB. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada respons.
Sikap tersebut dinilai semakin memperkuat sorotan publik terhadap transparansi pelaksanaan program. Masyarakat berharap pemerintah dapat memastikan MBG berjalan sesuai tujuan, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara merata, tanpa adanya perlakuan khusus di lapangan.
