PAMEKASAN, KLIKTIMES.ID – Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan, Abd. Rasyid Fansori, angkat bicara mengenai fenomena “industri demonstrasi” yang menjadi perbincangan dalam dialog publik yang digelar Karang Taruna Kabupaten Pamekasan.
Ia menilai, demonstrasi pada dasarnya merupakan bagian penting dari dinamika demokrasi sekaligus instrumen kontrol masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Menurut Rasyid, demonstrasi merupakan respons yang wajar ketika terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, aksi penyampaian aspirasi tidak seharusnya langsung dipandang negatif, melainkan perlu dimaknai sebagai bahan evaluasi bagi penyelenggara pemerintahan.
“Jika terjadi anomali antara kebijakan yang diambil pemerintah dan kebutuhan rakyat, maka aksi tersebut sangat wajar terjadi. Kami memaknai positif aksi tersebut sebagai bentuk refleksi diri terhadap kapasitas dan amanah yang kami emban,” ujar Rasyid, Senin (9/11/2026).
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menjelaskan, dinamika demonstrasi juga merupakan bagian dari mekanisme check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, sebagai lembaga legislatif yang memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPRD membutuhkan kritik serta masukan masyarakat untuk memastikan kebijakan publik berjalan sesuai dengan kepentingan rakyat.
Ia menambahkan, demonstrasi maupun audiensi dapat menjadi sarana bagi DPRD untuk memperoleh informasi langsung mengenai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk kebijakan yang dinilai belum berjalan sesuai harapan.
“Di dalam aksi atau audiensi terdapat niat mulia, baik untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat maupun menyampaikan informasi penting terkait tata laksana kebijakan yang mungkin belum sesuai dengan harapan bersama. Oleh karena itu, kami tetap memaknainya secara positif,” tegasnya.
Menanggapi istilah “industrialisasi demonstrasi”, Rasyid tidak menutup kemungkinan adanya oknum tertentu yang memanfaatkan gerakan aksi untuk kepentingan di luar tujuan penyampaian aspirasi.
Meski demikian, ia mengingatkan agar dugaan tersebut tidak dijadikan alasan untuk menyamaratakan seluruh gerakan demonstrasi. Menurutnya, setiap aksi perlu dinilai berdasarkan tujuan, tuntutan, dan aspirasi yang disampaikan.
“Saya pikir jika ada upaya lain seperti yang disebut industrialisasi demonstrasi, itu bisa saja dilakukan oleh oknum. Kita tidak bisa menggeneralisasi bahwa semua gerakan adalah bagian dari industrialisasi. Prinsipnya bagi saya, gerakan aksi itu penting dan pasti memiliki misi mulia di dalamnya,” pungkasnya.
