SUMENEP, KLIKTIMES.ID – DPRD Kabupaten Sumenep mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diperoleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Raihan tersebut menjadi catatan membanggakan karena merupakan opini WTP kesembilan yang diterima Pemkab Sumenep secara berturut-turut.
Penghargaan itu diserahkan di Sidoarjo dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim bersama Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin pada Selasa 26 Mei 2026.
Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin mengatakan, opini WTP menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan daerah telah berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Namun demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak hanya berhenti pada aspek administratif semata, melainkan harus berdampak nyata bagi masyarakat.
“Ini capaian yang membanggakan dan patut disyukuri bersama,” kata Zainal, Selasa (26/5/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu menilai, opini WTP harus menjadi indikator meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran daerah, terutama dalam menghadirkan program yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Capaian ini menunjukkan tata kelola keuangan daerah di Sumenep sudah berjalan pada arah yang benar. Ini merupakan hasil kerja bersama antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga akuntabilitas publik,” ujarnya.
Menurut Zainal, DPRD akan terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga tepat sasaran.
Ia menegaskan, pengawasan akan difokuskan pada sejumlah sektor strategis seperti pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kami berharap prestasi ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan agar semakin transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Zainal juga menyoroti tantangan pengelolaan anggaran ke depan yang dinilai semakin kompleks. Karena itu, sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai penting agar setiap kebijakan fiskal tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan pembangunan daerah.
“DPRD akan terus mengawal setiap kebijakan anggaran agar benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujarnya.
