SUMENEP, KLIKTIMES.ID – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep, Handoyo Wijoyo, memastikan setiap data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) akan melalui proses verifikasi dan validasi berlapis sebelum ditetapkan sebagai data final.
Handoyo mengatakan, BPS menerapkan sistem pengawasan berjenjang untuk menjaga kualitas dan akurasi data yang dihimpun petugas di lapangan. Setelah proses pendataan dilakukan, data tidak langsung diterima begitu saja, melainkan terlebih dahulu diperiksa oleh pengawas lapangan sebelum kembali divalidasi oleh BPS.
“Setelah petugas melakukan pendataan, ada pengawas yang melakukan pengecekan. Kemudian data divalidasi lagi oleh BPS melalui tabel anomali untuk mendeteksi kemungkinan adanya data yang tidak wajar,” ujar Handoyo saat diwawancarai Kliktimes, Senin (29/6/2026).
Menurutnya, tabel anomali berfungsi sebagai instrumen pengendalian kualitas data. Melalui mekanisme tersebut, BPS dapat mendeteksi berbagai kemungkinan ketidaksesuaian informasi yang masuk dari lapangan.
Ia mencontohkan, sistem akan memberikan tanda apabila terdapat usaha yang melaporkan biaya produksi lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh atau terjadi perubahan jumlah usaha yang tidak sesuai dengan kondisi wilayah berdasarkan data sebelumnya.
“Kalau ditemukan data yang dianggap tidak wajar, maka akan dilakukan pengecekan kembali. Tujuannya untuk memastikan data yang masuk benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” katanya.
Handoyo menegaskan, proses validasi tersebut merupakan bagian dari upaya BPS menjaga kredibilitas data statistik yang nantinya menjadi dasar pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan dan ekonomi.
Ia menjelaskan, pelaksanaan SE2026 saat ini didukung aplikasi digital yang memungkinkan proses pemantauan berjalan secara real time. Dalam sistem tersebut, data yang masih dalam tahap wawancara berstatus draft, sedangkan data yang telah selesai diverifikasi dan dikirim petugas berstatus submit.
“Hari ini kami bisa melihat posisi data yang masih draft maupun yang sudah submit. Dengan begitu progres pendataan dapat terus dipantau setiap hari,” jelasnya.
Berdasarkan perkembangan terakhir, capaian pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Sumenep telah mencapai sekitar 17,51 persen. BPS menargetkan angka tersebut meningkat menjadi sekitar 25 persen pada akhir Juni sebagai bagian dari tahapan menuju penyelesaian pendataan pada 31 Agustus 2026.
“Posisi terakhir kemarin sekitar 17,51 persen. Mudah-mudahan sampai akhir Juni bisa mencapai sekitar 25 persen. Kalau target itu tercapai, maka target keseluruhan hingga 31 Agustus insyaallah bisa terpenuhi,” ungkap Handoyo.
Di tengah proses pendataan yang terus berjalan, Handoyo mengakui petugas masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Salah satunya adalah menyesuaikan waktu pendataan dengan aktivitas responden yang beragam.
“Petugas harus menyesuaikan jadwal dengan responden. Ada yang bekerja sejak pagi sampai sore, seperti nelayan, petani, maupun pekerja lainnya, sehingga pendataan sering dilakukan di luar jam kerja normal,” ujarnya.
Selain faktor waktu, kendala jaringan internet di wilayah kepulauan juga masih menjadi tantangan. Kondisi tersebut membuat petugas tidak selalu dapat mengirim data secara langsung setelah wawancara selesai dilakukan.
“Kadang saat akan submit data, sinyal tidak mendukung. Akhirnya data disimpan terlebih dahulu secara offline, kemudian dikirim ketika petugas mendapatkan jaringan yang lebih baik,” terangnya.
Handoyo juga mengungkapkan bahwa petugas kerap menerima pertanyaan dari masyarakat terkait detail informasi yang diminta dalam sensus.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya edukasi mengenai pentingnya data statistik bagi pembangunan daerah.
“Sebagian masyarakat bertanya kenapa pertanyaannya harus sedetail itu. Kami jelaskan bahwa data tersebut dibutuhkan sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” tegasnya.
Karena itu, Handoyo mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus. Menurutnya, kualitas data yang baik akan berpengaruh langsung terhadap kualitas kebijakan yang dihasilkan pemerintah.
“Semakin baik data yang diperoleh, semakin baik pula kebijakan yang dapat dirumuskan pemerintah untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tukasnya.
