SUMENEP, KLIKTIMES.ID – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang diberlakukan PT Pertamina (Persero) mulai Rabu (10/6/2026) memunculkan kekhawatiran baru di tengah masyarakat.
Selain berpotensi menambah beban ekonomi kelompok kelas menengah, kebijakan tersebut juga dinilai dapat memicu perpindahan pengguna Pertamax ke Pertalite dalam jumlah besar.
Kekhawatiran itu disampaikan Ketua Majelis Pemuda Revolusi (MPR) Madura Raya, M. Darol. Menurutnya, kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green yang diumumkan secara mendadak berpotensi menimbulkan efek domino terhadap pola konsumsi BBM masyarakat.
Darol menilai, meskipun penyesuaian harga BBM non-subsidi mengikuti mekanisme pasar dan dipengaruhi perkembangan harga minyak dunia, masyarakat tetap berhak memperoleh informasi yang memadai sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.
“Kenaikan harga BBM bukan persoalan sederhana. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut kebutuhan publik semestinya disampaikan secara terbuka dan tidak dilakukan secara mendadak,” kata Darol, Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, kelompok masyarakat kelas menengah menjadi pihak yang paling rentan terdampak. Mereka tidak menerima subsidi energi, namun harus menanggung kenaikan biaya transportasi dan berbagai kebutuhan lain yang berpotensi ikut meningkat.
“Kelompok kelas menengah kembali berada dalam posisi yang sulit. Mereka tidak menerima subsidi, tetapi harus menanggung dampak kenaikan biaya energi yang berimbas pada pengeluaran sehari-hari,” ujarnya.
Namun, yang paling menjadi perhatian MPR Madura Raya adalah potensi pergeseran konsumsi BBM akibat semakin lebarnya selisih harga antara Pertamax dan Pertalite. Kondisi tersebut dinilai dapat mendorong sebagian pengguna BBM non-subsidi beralih ke BBM bersubsidi.
Jika terjadi secara masif, kata Darol, lonjakan permintaan Pertalite berpotensi memicu antrean panjang di SPBU, mengganggu distribusi, bahkan mengurangi akses masyarakat yang selama ini memang bergantung pada BBM subsidi.
“Jangan sampai masyarakat kecil yang selama ini bergantung pada Pertalite justru menjadi pihak yang dirugikan akibat meningkatnya konsumsi dari pengguna BBM non-subsidi,” tegasnya.
Karena itu, MPR Madura Raya mendesak Pertamina dan pemerintah untuk lebih transparan dalam menjelaskan dasar penyesuaian harga BBM kepada publik.
Keterbukaan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah munculnya berbagai spekulasi.
Selain transparansi, Pertamina juga diminta memastikan ketersediaan stok BBM bersubsidi tetap aman serta kualitas pelayanan di SPBU tetap terjaga agar tidak menimbulkan persoalan baru pasca kenaikan harga.
Darol berharap pemerintah memiliki mekanisme komunikasi yang lebih baik setiap kali melakukan penyesuaian harga komoditas strategis yang berdampak langsung terhadap masyarakat luas.
“Setiap kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat harus dilakukan secara transparan, terukur, dan memberikan ruang adaptasi. Dengan begitu kepercayaan publik tetap terjaga,” pungkasnya.
Sebagai informasi, mulai 10 Juni 2026 harga Pertamax di Jawa Timur ditetapkan sebesar Rp16.500 per liter, sedangkan Pertamax Green menjadi Rp17.600 per liter. Sementara itu, Pertamax Turbo dijual Rp20.750 per liter, Dexlite Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex Rp24.800 per liter.
Di tengah kenaikan BBM non-subsidi tersebut, harga BBM bersubsidi masih belum mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar subsidi dipatok Rp6.800 per liter.
