BeritaDaerah

SPPG Al-Bukhori Murtajih Diduga Lakukan Mark Up Puluhan Juta, Satgas MBG Pamekasan Didorong Bersikap Tegas

37
×

SPPG Al-Bukhori Murtajih Diduga Lakukan Mark Up Puluhan Juta, Satgas MBG Pamekasan Didorong Bersikap Tegas

Sebarkan artikel ini
Warga menyoroti dugaan penyeragaman anggaran dan porsi dalam program MBG di Desa Murtajih, Pamekasan, yang dinilai tidak sesuai standar kebutuhan gizi balita dan lansia. Foto/Dy.

PAMEKASAN | KLIKTIMES.ID – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Murtajih, Kabupaten Pamekasan, menjadi sorotan warga. Program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya balita dan lansia, diduga tidak berjalan sesuai dengan ketentuan anggaran dan standar porsi yang telah ditetapkan pemerintah.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, alokasi anggaran MBG ditetapkan berbeda berdasarkan kelompok sasaran. Untuk balita, anggaran per porsi sebesar Rp8 ribu, sedangkan untuk lansia mencapai Rp10 ribu. Perbedaan ini mencerminkan kebutuhan nutrisi yang tidak sama antara kedua kelompok usia tersebut.

Namun di lapangan, warga menyebut terjadi penyeragaman anggaran. Bahkan, terdapat penambahan sekitar Rp5 ribu pada masing-masing kategori tanpa kejelasan dasar kebijakan.

Salah satu warga, Ibunda Fara, menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan tujuan program. Ia menyebut perbedaan kebutuhan gizi antara balita dan lansia justru menjadi tidak terlihat.

“Seharusnya dibedakan, karena kebutuhan balita dan orang tua jelas tidak sama. Tapi di sini malah disamaratakan, sehingga tidak sesuai aturan,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).

Menurutnya, penyeragaman tersebut berpotensi melanggar regulasi, khususnya terkait standar gizi dan pembagian porsi makanan. Ia juga mengingatkan, kondisi ini dapat berdampak pada efektivitas program dalam memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat.

Sejumlah warga lain turut mempertanyakan pengawasan dari pihak terkait. Mereka menilai, lemahnya kontrol berpotensi membuka ruang terjadinya kebijakan yang tidak sesuai pedoman.

“Programnya bagus, tapi kalau pelaksanaannya tidak diawasi dengan baik, hasilnya tidak akan maksimal,” kata salah satu warga.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana di tingkat desa maupun instansi terkait mengenai dugaan tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan untuk memperoleh penjelasan yang berimbang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *