SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pordapor, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, di bawah naungan Yayasan Darul Arqom Batukerbuy menggelar kegiatan buka bersama sekaligus berbagi takjil kepada masyarakat pada Sabtu, 14 Maret 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di sekitar dapur SPPG dengan membagikan paket takjil kepada warga yang melintas. Agenda ini dikemas dalam suasana kebersamaan Ramadan dan disebut sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya mempererat hubungan dengan masyarakat sekitar.
Namun kegiatan itu tidak sepenuhnya lepas dari sorotan. Pemuda Guluk-Guluk, Fayanani, menilai aktivitas berbagi takjil tersebut tidak bisa dipisahkan dari sejumlah persoalan yang selama ini kerap muncul di dapur pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut.
Menurut Fayanani, kritik masyarakat terhadap SPPG Pordapor selama ini lebih banyak berkisar pada kualitas menu yang disajikan kepada para penerima manfaat. Ia mengatakan beberapa menu yang diproduksi dapur tersebut sempat menjadi perbincangan publik karena dianggap tidak mencerminkan standar program pemenuhan gizi.
“Masalah yang paling sering dipersoalkan masyarakat itu justru soal menunya. Program ini kan membawa nama ‘makan bergizi’, tapi beberapa kali yang muncul justru menu yang dipertanyakan kualitas dan kelayakannya,” kata Fayanani, Minggu (15/3/2026).
Ia menilai polemik yang muncul bukan peristiwa tunggal, melainkan rangkaian persoalan yang berulang. Karena itu, menurut dia, kegiatan seremonial seperti berbagi takjil tidak serta-merta menghapus catatan kritik yang selama ini berkembang di masyarakat.
Fayanani bahkan membandingkan kinerja dapur tersebut dengan dapur MBG lain di Kecamatan Guluk-Guluk. Dalam penilaiannya, SPPG Pordapor termasuk yang paling banyak menuai sorotan.
“Kalau dilihat dari rekam jejaknya, SPPG Pordapor ini bisa dibilang dapur MBG yang paling buruk di Kecamatan Guluk-Guluk. Persoalan muncul berulang, terutama terkait kualitas menu yang diberikan kepada penerima manfaat,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kasus terakhir yang sempat menjadi sorotan publik. Menurut dia, muncul dugaan skandal yang sempat melanda dapur tersebut sehingga memicu pertanyaan baru mengenai tata kelola internal.
“Kasus terakhir yang sempat viral itu menurut saya bukan kejadian biasa. Ada dugaan skandal yang membuat publik semakin mempertanyakan bagaimana praktik di dalam dapur tersebut dijalankan,” kata Fayanani.
Karena itu, ia menilai perhatian utama seharusnya tidak berhenti pada kegiatan sosial yang bersifat simbolik. Hal yang lebih mendesak, menurut dia, adalah pembenahan menyeluruh pada aspek kualitas menu dan sistem pengawasan pelaksanaan program.
“Buka bersama atau berbagi takjil tentu baik sebagai kegiatan sosial. Tapi yang lebih penting adalah memastikan menu MBG benar-benar layak dan memenuhi standar gizi. Jangan sampai program yang tujuannya baik justru terus menuai polemik di tengah masyarakat,” ujarnya.
Fayanani mengatakan pihaknya bersama sejumlah pemuda di Kecamatan Guluk-Guluk akan terus memantau pelaksanaan program MBG, termasuk penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk penyediaan makanan bagi para siswa.
“Kami akan terus memantau bagaimana program ini dijalankan, termasuk pengeluaran dan kualitas makanan yang disajikan. Karena program MBG ini menggunakan anggaran besar dan menyangkut kebutuhan gizi anak-anak,” katanya.
Ia juga mendorong kepala sekolah dan wali siswa untuk tidak ragu menyampaikan temuan di lapangan apabila ditemukan menu makanan yang dinilai tidak layak konsumsi atau tidak sesuai standar.
“Kalau ada temuan makanan yang diduga tidak layak konsumsi atau janggal, kepala sekolah maupun wali murid tidak perlu takut untuk menyampaikan atau memviralkannya. Itu bagian dari kontrol publik agar program ini benar-benar berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Fayanani.
Menurut dia, sejumlah laporan terkait persoalan menu MBG di SPPG Pordapor juga telah dihimpun dari berbagai sumber, mulai dari wali siswa hingga informasi yang beredar di masyarakat.
“Kami sudah mengumpulkan sejumlah persoalan terkait menu MBG dari berbagai sumber. Harapannya ini bisa menjadi atensi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi terhadap SPPG Pordapor agar program ini benar-benar berjalan sesuai tujuan,” kata Fayanani.
