SURABAYA, KLIKTIMES.ID – Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (PW GP Ansor) Jawa Timur, H. Musaffa Safril, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pihak lainnya.
Dia meminta penyelidikan dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi pemberi perintah, pendana, hingga fasilitator.
Musaffa menilai dugaan penyadapan tersebut bukan persoalan biasa. Jika terbukti, menurutnya, tindakan itu tidak hanya menyangkut keamanan pribadi Presiden, tetapi juga berkaitan dengan kedaulatan negara, kewibawaan pemerintahan, serta keberlangsungan demokrasi konstitusional.
“Ini bukan perkara biasa. Jika benar, kita berhadapan dengan serangan langsung terhadap keamanan negara, kewibawaan pemerintahan, dan fondasi demokrasi konstitusional,” tegasnya, Minggu (8/11/2026).
Pria asal Kabupaten Sumenep, Madura, itu menegaskan bahwa pengusutan tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan. Aparat diminta menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, baik yang memberikan perintah, memfasilitasi, mendanai, maupun membangun jaringan dalam dugaan aksi tersebut.
Dia juga meminta penyelidikan dilakukan secara objektif terhadap kemungkinan keterlibatan oknum di internal kepolisian maupun pihak-pihak di luar institusi.
“Kami menuntut seluruh pihak yang diduga terlibat diperiksa secara objektif, termasuk mereka yang berafiliasi dengan jejaring mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, apabila ditemukan indikasi dan bukti. Di lingkungan kepolisian, di lingkar kekuasaan, maupun di luar pemerintahan, tidak ada yang kebal dari pemeriksaan hukum,” ujar mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tersebut.
Owner Sarung Batik Haromain ini juga meminta agar lingkungan kekuasaan dibersihkan dari pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan kepercayaan negara. Menurutnya, siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum dan tidak lagi diberi ruang untuk mengakses Istana maupun pusat pengambilan kebijakan negara.
Musaffa turut mendorong aparat penegak hukum mendalami kemungkinan adanya keterkaitan dugaan penyadapan dengan persekongkolan yang lebih luas, termasuk dugaan upaya makar, sabotase institusi negara, atau rekayasa sistematis untuk menciptakan instabilitas pemerintahan.
“Kami juga mendesak aparat menguji apakah penyadapan ini bagian dari persekongkolan yang lebih luas: upaya makar, sabotase institusi negara, atau rekayasa sistematis untuk menciptakan instabilitas dan meruntuhkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah,” katanya.
Dia menegaskan, apabila keterkaitan tersebut terbukti melalui proses penyelidikan dan didukung alat bukti yang cukup, negara harus mengambil tindakan tegas. Seluruh pihak yang terlibat, termasuk pendukung dan fasilitator, harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
“Tidak ada kompromi. Jabatan, seragam, kedekatan, dan akses kekuasaan bukan tameng bagi pelaku kejahatan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Musaffa mengingatkan bahwa institusi negara bukan milik individu ataupun kelompok tertentu. Kepolisian dan seluruh perangkat negara, kata dia, dibentuk untuk melindungi masyarakat serta menjaga kepentingan bangsa, bukan menjadi instrumen perebutan pengaruh maupun pertarungan kepentingan.
“Kedaulatan negara tidak boleh disandera jaringan kekuasaan. Keutuhan NKRI tidak boleh dipertaruhkan oleh ambisi siapa pun. Hukum tidak boleh tumpul hanya karena berhadapan dengan orang-orang yang kuat dan berpengaruh,” tuturnya.
PW GP Ansor Jawa Timur, lanjut Musaffa, berkomitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), demokrasi konstitusional, dan supremasi hukum. Pihaknya mendorong agar pengusutan dugaan penyadapan tersebut dilakukan secara transparan, independen, menyeluruh, dan tanpa tebang pilih.
“Negara harus berani membersihkan rumahnya sendiri. Ancaman paling berbahaya adalah yang tumbuh dari dalam institusi yang seharusnya menjaga negara,” tegasnya.
