SUMENEP, KLIKTIMES.ID – Kritik Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Timur terhadap gelaran Cipayung yang diinisiasi Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2026), mendapat tanggapan dari HMI Cabang Sumenep.
Melalui Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD), HMI Cabang Sumenep menilai kritik yang dilontarkan pengurus Badko HMI Jatim terhadap kegiatan tersebut kurang etis.
Penilaian itu disampaikan Sahid Badri, yang menyoroti persoalan soliditas dan komunikasi internal organisasi.
Sebelumnya, Badko HMI Jatim menyoroti sejumlah aspek dalam pelaksanaan gelaran Cipayung, mulai dari transparansi anggaran hingga penampilan yang diwarnai aksi berjoget.
Badko HMI Jatim menilai evaluasi diperlukan agar kegiatan kepemudaan tetap sejalan dengan semangat Sumpah Pemuda dan nilai-nilai religius yang dijunjung masyarakat.
Menanggapi kritik tersebut, Sahid menilai kehadiran Ketua Badko HMI Jatim dalam kegiatan itu perlu menjadi perhatian. Menurutnya, situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi sikap dan soliditas internal organisasi.
“Aroma soliditas di rumah besar Badko HMI Jatim mulai berguguran. Saya pastikan publik akan bergelak tawa melihat ini,” ujar Sahid.
Ia mengatakan, kritik terhadap suatu kegiatan semestinya disampaikan dengan mempertimbangkan etika organisasi dan konsistensi sikap para pengurus. Terlebih, Ketua Badko HMI Jatim turut hadir dalam gelaran tersebut.
“Kalau memang ada hal yang perlu dikritisi, seharusnya disampaikan secara proporsional dan melalui mekanisme organisasi. Apalagi, Ketua Badko HMI Jatim sendiri hadir dalam kegiatan itu. Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi sikap dan soliditas internal organisasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sahid menilai polemik tersebut mengindikasikan adanya persoalan komunikasi di internal Badko HMI Jatim.
Ia menyayangkan apabila kritik disampaikan ke ruang publik tanpa didahului komunikasi dan koordinasi yang memadai di antara pengurus.
Menurut Sahid, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya komunikasi internal atau miskin komunikasi. Situasi ini, kata dia, berpotensi memperlebar perbedaan pandangan di antara pengurus sekaligus memunculkan persepsi bahwa organisasi tidak solid.
“Jangan sampai polemik seperti ini memperlihatkan bahwa komunikasi internal organisasi miskin koordinasi. Organisasi sebesar Badko HMI Jatim semestinya memiliki mekanisme komunikasi yang kuat agar perbedaan pandangan dapat dibicarakan terlebih dahulu secara internal, bukan justru memunculkan polemik di ruang publik,” ujarnya.
Sahid juga melontarkan kritik terhadap tata kelola Badko HMI Jatim. Ia menilai organisasi tersebut perlu dikelola secara tertib dan berpedoman pada aturan organisasi, bukan berdasarkan kepentingan masing-masing pengurus.
Ia menegaskan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) harus menjadi pedoman dalam menjalankan roda organisasi agar koordinasi dan pengambilan keputusan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Ayolah, Badko HMI Jatim ini dikelola secara organik, bukan dengan cara serampangan seperti ini. Ini organisasi terbesar, kok mirip kumpulan emak-emak. Sungguh memalukan!” ucap Sahid.
