SURABAYA. KLIKTIMESID – Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia bersama PT Forjasi Lentera Indonesia menggandeng Jimly School of Law and Government untuk mendorong pengembangan sumber daya manusia (SDM) hukum yang profesional, kompeten, dan memiliki sertifikasi profesi nasional.
Kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Jimly School of Law and Government, Surabaya, Kamis (10/9/2026). Kerja sama ini mencakup bidang pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi profesi hukum yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan SDM di lingkungan pemerintahan, BUMN, BUMD, dunia usaha, maupun sektor lainnya.
Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan LPKAN Indonesia dan PT Forjasi Lentera Indonesia, yakni Rachmatika Ramadhani, S.Psi., Syahreni, S.S., dan Izzatias Hikmah Pratiwi. Mereka hadir atas amanah R. Mohammad Ali Zaini selaku Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia, Sugiharto, S.E., M.Si. selaku Ketua OKK DPP LPKAN, serta Mohammad Syarifudin Abdillah, S.H., M.H. selaku Ketua Lembaga Kajian Hukum & Advokasi Indonesia sebagai badan otonom LPKAN Indonesia.
Sementara dari pihak Jimly School of Law and Government hadir Prof. Dr. M. Khoirul Huda, S.H., M.H. dan Dito, S.H., selaku Wakil Direktur Jimly School.
Dalam kerja sama tersebut, terdapat empat program sertifikasi profesi yang menjadi fokus pengembangan, yakni Certified Legal Auditor (CLA) atau Auditor Hukum, Certified Contract Drafter (CCD) atau Ahli Perancang Kontrak, Certified Mediator Conciliator (CMC), serta Certified Procurement Contract Drafter (CPCD) atau Ahli Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
Keempat program tersebut menyasar kebutuhan kompetensi hukum yang semakin beragam, mulai dari audit dan kepatuhan hukum, penyusunan kontrak, penyelesaian sengketa, hingga pengelolaan kontrak pengadaan barang dan jasa.
Jawa Timur menjadi salah satu wilayah yang dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan sertifikasi profesi hukum. Dengan 38 kabupaten/kota, aktivitas pemerintahan dan dunia usaha di Jawa Timur menciptakan kebutuhan terhadap SDM yang memiliki kompetensi di bidang legal audit, kontrak, mediasi, serta pengadaan.
Potensi tersebut juga diperkuat oleh besarnya ekosistem pendidikan tinggi di Jawa Timur. Berdasarkan data yang dicantumkan dalam rilis kerja sama, terdapat 465 perguruan tinggi pada 2025, dengan jumlah mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta mencapai ratusan ribu.
Kondisi tersebut membuka peluang pengembangan sertifikasi bagi mahasiswa maupun lulusan baru, khususnya melalui program yang dapat mendukung Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
Selain itu, pertumbuhan ekonomi dan investasi Jawa Timur juga dinilai ikut meningkatkan kebutuhan terhadap tenaga profesional yang memahami aspek hukum dalam aktivitas pemerintahan maupun bisnis.
Dalam rilis disebutkan, ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I 2025 tumbuh 5,00 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,87 persen. Sementara secara kumulatif sepanjang 2025, ekonomi Jawa Timur disebut tumbuh 5,33 persen.
Realisasi investasi Jawa Timur pada 2024 juga disebut mencapai Rp147,3 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 298.893 orang.
Program CLA diarahkan untuk meningkatkan kompetensi di bidang audit hukum, sementara CCD difokuskan pada keahlian penyusunan kontrak yang dibutuhkan di dunia usaha maupun institusi.
Adapun CMC diarahkan pada kompetensi mediator dan konsiliator untuk mendukung penyelesaian sengketa secara non-litigasi.
Sedangkan CPCD menyasar kebutuhan profesional di bidang penyusunan kontrak pengadaan barang dan jasa.
Tidak hanya bagi profesional, kerja sama tersebut juga menghadirkan program khusus Asisten Mediator dan Asisten Contract Drafter bagi mahasiswa.
Program tersebut ditujukan bagi mahasiswa S1 Hukum yang ingin memperoleh kompetensi praktis tambahan sebelum memasuki dunia kerja. Sertifikat yang diperoleh juga diarahkan untuk menjadi bagian dari dokumen pendamping ijazah atau SKPI.
Perwakilan Forjasi Lentera Indonesia, Rachmatika Ramadhani, mengatakan kerja sama tersebut merupakan langkah untuk menjawab kebutuhan dunia kerja yang kini tidak hanya membutuhkan lulusan sarjana, tetapi juga tenaga profesional dengan kompetensi yang terukur.
> “Kerja sama ini adalah langkah nyata kami untuk menjawab kebutuhan pasar. Saat ini BUMN, Pemda provinsi, kabupaten dan kota, serta swasta tidak hanya butuh sarjana, tapi butuh profesional bersertifikat BNSP,” ujar Rachmatika.
Ia menilai keterlibatan Jimly School of Law and Government dapat memperkuat kualitas pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada peserta.
Melalui kolaborasi tersebut, LPKAN Indonesia, PT Forjasi Lentera Indonesia, dan Jimly School of Law and Government berharap dapat memperluas akses pendidikan profesi sekaligus mencetak SDM hukum yang memiliki kompetensi dan daya saing.
Program tersebut juga diharapkan mampu memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan, pemerintahan, dan dunia usaha dalam memenuhi kebutuhan tenaga profesional di bidang hukum.
Informasi lebih lanjut dan pendaftaran:
Rachmatika Ramadhani — 0813-3175-1007
Izzatias — 0895-3352-37032
Dedy Otto, S.H., M.H. — 0878-5580-7547
