JAKARTA, KLIKTIMES.ID – Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan besar di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN). Tak tanggung-tanggung, Prabowo mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dan menunjuk jajaran baru untuk memimpin lembaga yang menjadi motor penggerak Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keputusan tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Negara, Selasa (2/6/2026) malam.
Menurut Prasetyo, pergantian dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi sekaligus tindak lanjut dari hasil evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BGN selama sekitar 1,5 tahun terakhir.
“Presiden mengambil keputusan melakukan pergantian di Badan Gizi Nasional, disertai ucapan terima kasih atas dedikasi selama ini,” kata Prasetyo.
Sebagai pengganti Dadan, Presiden Prabowo menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN. Sementara posisi wakil kepala kini diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.
Dadan Hindayana sendiri menjabat sebagai Kepala BGN sejak Agustus 2024. Di bawah kepemimpinannya, BGN menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan yang menjadi janji politik Prabowo sejak Pilpres 2024.
Namun dalam perjalanannya, program tersebut tidak lepas dari berbagai persoalan. Salah satu yang paling menyita perhatian publik adalah munculnya sejumlah kasus keracunan makanan yang dialami siswa penerima manfaat MBG di berbagai daerah.
Imbasnya, BGN sempat membekukan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas sebagai pemasok makanan program MBG.
Data terbaru menunjukkan, dari total 27.208 SPPG yang beroperasi, sebanyak 8.182 unit pernah dihentikan sementara dalam periode 6 Januari 2025 hingga 29 Mei 2026.
Meski demikian, program MBG tetap berjalan secara masif. Hingga Maret 2026, jumlah penerima manfaat tercatat telah menembus lebih dari 61 juta orang, dengan mayoritas merupakan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan.
Prasetyo menegaskan, keputusan Presiden Prabowo mencopot Dadan bukan tanpa alasan. Hasil monitoring dan evaluasi pemerintah menemukan sejumlah catatan penting yang perlu segera dibenahi.
“Jadi ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional,” ujar Prasetyo.
