YOGYAKARTA | KLIKTIMES.ID – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PC PMII DIY) menggelar Aksi Reformasi Jilid II di depan Kantor DPRD DIY, Kamis (21/5/2026).
Aksi tersebut menjadi bentuk kritik mahasiswa terhadap berbagai persoalan nasional yang dinilai mulai menjauh dari semangat reformasi.
Sejak siang hari, massa aksi menyampaikan orasi secara bergantian di depan gerbang DPRD DIY. Mereka menyoroti sejumlah isu strategis nasional, mulai dari penegakan hak asasi manusia (HAM), menguatnya militerisme, hingga lemahnya independensi lembaga negara dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Ketua PC PMII DIY, Muh. Faisal, mengatakan mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal arah demokrasi dan menjaga cita-cita reformasi agar tidak mengalami kemunduran.
“Mahasiswa tidak boleh diam melihat berbagai persoalan bangsa yang terus berulang. Reformasi harus terus dikawal agar demokrasi tidak berjalan mundur,” ujar Faisal di sela aksi.
Menurut dia, gerakan yang dilakukan PMII DIY bukan sekadar aksi simbolik mahasiswa, melainkan bentuk kepedulian terhadap kondisi demokrasi dan arah kebijakan negara yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan rakyat.
“Kami ingin reformasi tetap berada di jalurnya. Jangan sampai kekuasaan berjalan tanpa kontrol dan suara masyarakat justru diabaikan,” katanya.
Usai melakukan aksi di depan gedung DPRD DIY, massa kemudian melakukan audiensi bersama sejumlah anggota dewan. Dalam forum tersebut, PMII DIY menyampaikan hasil kajian sekaligus sembilan tuntutan utama kepada DPRD DIY.
Salah satu tuntutan yang menjadi sorotan ialah penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan. Selain itu, mahasiswa juga mendesak pengusutan tuntas kasus pelanggaran HAM berat serta revisi RUU TNI dengan mengembalikan militer pada fungsi pertahanan negara.
PMII DIY juga mendorong reformasi birokrasi secara menyeluruh, memperkuat independensi DPR agar lebih berpihak kepada rakyat, hingga mendesak reformasi total partai politik.
Tidak hanya itu, massa aksi turut meminta percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat, pencabutan status pahlawan nasional Presiden ke-2 RI Soeharto, hingga pencopotan Kapolri sebagai bentuk evaluasi terhadap penegakan hukum dan pendekatan represif aparat terhadap masyarakat sipil.
Dialog antara mahasiswa dan anggota DPRD DIY, Tri Nugroho, berlangsung dinamis. Dalam audiensi tersebut, DPRD DIY menyatakan siap mengawal hasil kajian dan aspirasi mahasiswa hingga ke pemerintah pusat.
Faisal menegaskan, PMII DIY akan terus mengawal perkembangan tuntutan tersebut dan siap kembali turun ke jalan apabila tidak ada langkah konkret dari pemerintah maupun lembaga terkait.
“Gerakan ini tidak berhenti hari ini. Kami akan terus mengawal kebijakan negara agar tetap berpihak kepada rakyat dan semangat reformasi tidak hanya menjadi slogan,” tandasnya.
